demikian pemberitahuan ini untuk menjadi pengetahuan semua.

terimakasih.

salam,

presiden KMRT

Opan Hambaly

APBS/RKAS merupakan patokan bagi sekolah untuk melaksanakan program-program yang telah dirumuskan. Keberadaannya menjadi sangat penting terutama dalam pencarian dan penyaluran dana yang akan mempengaruhi seluruh kebijakan dalam sekolah. Jika APBS/RKAS disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan maka diharapkan kualitas pelayanan pendidikan juga meningkat. Oleh karena itu, menjadi penting ketika penyusunan maupun pelaksanaan APBS/RKAS melibatkan berbagai pihak dalam sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, maupun masyarakat.

APBS/RKAS adalah alat untuk mencapai tujuan sekolah. Di dalamnya tercermin amanah dan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Selain itu, APBS/RKAS dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara sekolah dalam menjalankan kegiatan dan alat kontrol bagi orang tua dan masyarakat. Aspirasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam sekolah perlu terakomodir sehingga isi APBS/RKAS tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kelompok tertentu saja seperti selama ini.

Secara formal, pemerintah memang mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RAPBS menjadi APBS/RKAS dan memantau pelaksanaannya. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) nomor 044/U/2002 dengan jelas menyatakan salah satu fungsi komite sekolah yang mewadahi aspirasi masyarakat memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan RAPBS, termasuk melakukan evaluasi dan pelaksanaannya.

Penyusunan yang partisipatif dapat mencegah terjadi penyimpangan yang sampai sekarang masih sering terjadi dan dapat mendorong semua pihak untuk ikut mengawasi implementasi APBS/RKAS. Diharapkan, pengelolaan sekolah, baik akademis maupun finansial senantiasa terus terkontrol. Selain itu, masyarakatpun ikut terdorong dalam pengelolaan sekolah seperti yang diinginkan pemerintah dengan konsep manajemen berbasis sekolah-nya (MBS).

Sehubungan dengan peran serta yang dapat dilaksanakan oleh kalangan masyarakat, KMRT Pada hari Selasa 23 Agustus 2011  telah melaksanakan kegiatan Network Meeting kerjasama dengan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan MSI (USAID) dengan menghadirkan berbagai kalangan dari stake holder dan share holder dunia pendidikan di Tasikmalaya diantara dari kalangan praktisi pendidikan, birokrasi, anggota legislatif serta para orang tua murid dari berbagai sekolah dasar di Tasikmalaya.

Opan Sopyan Hambali,S.PdI terpilih dengan suara mayoritas, setelah bersaing dengan Beben Maulana dan Acep Ilyas. berbeda dengan periode sebelumnya, berdasarkan hasilmusyawarah Besar III masa kepengurusan KMRT kedepan selama dua tahun dengan tahun periode 2011-2013.

Opan Sopyan adalah salah satu penggagas dan turut serta dalam membidani lahirnya KMRT. Beliau sempat menjadi Sekjend KMRT di tahun 2005. Dalam perjalanan KMRT sudah banyak prestasi yan dimunculkan pemimpin baru ini. dengan segala pengalaman dan pengabdianya, memunculkan semangat baru dikalangan anggota KMRT untuk terus bergerak dan berjalan dalam rel kebenaran.

Dalam sambutan perdananya, Opan Sopyan mengharapkan dukungan dari seluruh elemen anggota KMRT dan tentunya seluruh masyarakat TAsikmalaya, untuk turut serta bersatu padu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Tasikmalaya. Pembangunan Tasikmalaya tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada pengawasan yang ketat dari seluruh lapisan masyarakat.

cita-cita mewujudkan Tasikmalaya yang bebas dari korupsi masih menjadi harapan besar, KMRT sebagai salah satu lembaga yang fokus dalam gerakan anti korupsi, dibawah kepemimpinan baru berharap mampu berperan lebih aktif sebagai social control bagi pelaksanaan pembangunan di Tasikmalaya.

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan
Oleh: Adjie Suradji

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Keberanian

Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.

Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.

Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.

Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?

Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?

Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.

Adjie Suradji, Anggota TNI AU

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2010/09/06/18382584/Inilah.Kritik.kepada.Presiden.Itu…-8

Potensi kerugian uang negara akibat praktek korupsi di kedua sekolah itu mencapai ratusan juta rupiah. Di SDN Percontohan Kompleks UNJ, menurut Febri Hendri dari ICW, korupsi ditengarai ada dalam aliran dana block grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang diberikan negara dalam rangka perubahan status sekolah itu, dari taraf nasional ke internasional. “Kerugian negara sekitar Rp 150 juta dari dana block grant RSBI itu,” kata Febri.

Sedangkan di SMPN 28 Jakarta Pusat, indikasi korupsinya sekitar Rp 390 juta. Nilai itu diperoleh dari selisih dana yang diberikan SMPN 28 kepada Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Johar Baru, dengan dana yang diterima SMPN 28 dari Dinas Pendidikan.

Baik ICW maupun KAKP, menuntut inspektorat mengawasi dan memeriksa laporan keuangan sekolah, karena pihaknya menduga ada sekolah lain yang juga melakukan korupsi. “Indikasinya, mereka (kepala sekolah) menghindari pemeriksaan karena mereka memanipulasi laporan keuangan,” ujar Febri.

Kepala Inspektorat Sukesti Martono tak datang ke kantornya untuk menerima ICW dan KAKP. Saat dihubungi, ia mengatakan belum tahu kapan pihaknya akan memulai pemeriksaan ke sekolah yang dilaporkan. “Kami pelajari dulu laporan ICW,” kata Sukesti.

ISMA SAVITRI
sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/03/01/brk,20100301-228961,id.html

Jum’at, 12 Februari 2010 , 00:18:00

TASIKMALAYA, (PRLM).- Sidang kasus dugaan penggelapan dana bantuan sosial (Bansos) yang mengundang kontroversi baru pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya, dengan terdakwa Ajengan Dudung Abdul Rohman (46).

Sidang yang mengundang simpati para pengunjung itu menjadikan Ajengan Dudung selaku terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk kelompok tani di kampungnya sebesar Rp 1.145.000. Ironisnya, ia sendiri tak pernah menikmati uang itu karena sudah disalurkan untuk membeli pupuk kimia dan organik.

Sidang kasus kontroversi yang diketuai Majelis Hakim, Absoro, SH dan digelar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Kamis (11/2). Pada sidang itu mengundang perhatian kalangan pondok pesantren serta para mahasiswa. Di antaranya hadir Ketua Bidang Litbang Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Tasikmalaya (FSPPT), Taufikrohman, serta Presiden Koalisi Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Jamaludin.

Dalam persidangan tersebut terungkap, Ajengan Dudung bersama anggota kelompok tani lainnya mendapat kucuran dana hibah dari pemerintah pusat Rp 4.570.000 tahun 2008. Dana itu lantas dipotong oleh UPTD Pertanian Padakembang sebesar Rp 3.240.000 dengan alasan untuk pembelian benih dan uang administrasi.

Sisa uang yang Rp 1.330.000 masih dipotong lagi Rp 300.000 untuk biaya berbagai acara rapat.

Dana bantuan yang tinggal Rp 1.030.000 itu kemudian dialokasikan untuk pembelian urea Rp 120.000, pupuk MPK Rp 525.000 dan pupuk organik Rp 500.000, sehingga jumlahnya mencapai Rp 1.145.000.

Karena jumlah itu dirasa kurang, Ajengan Dudung berencana akan memberikan uang tambahan agar mencukupi. Namun karena saat itu musim sedang tidak bersahabat, lalu masa tanam akhirnya ditunda. Pada saat itulah, Ajengan Dudung atas seizin anggota kelompok tani menggunakan dahulu uang itu untuk membayar cicilan sepeda motor miliknya.(A-14/A-50)***

sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=127295

Filed Under: Diary • Referency

Tags: Diary • motivasi

Anda pasti kenal dengan Mario Teguh sang Inspirator yang wajahnya sering menghiasi salah satu TV swasta di Jakarta, dan juga seorang bergerak di bidang Bussiness Efectiveness Consultant. Selain wajahnya yang teduh sekaligus pembawaannya dalam menyampaikan yang khas. Tentu yang takkan pernah terlupakan adalah tips dan motivasinya. Berikut ini adalah Tips Motivasi dari Mario Teguh mudah-mudahan menjadi pemompa semangat bagi kita yang ingin maju.

Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan
bila anda sedang takut, jangan terlalu takut.
Karena keseimbangan sikap adalah penentu
ketepatan perjalanan kesuksesan anda

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita
adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba
itulah kita menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil

Anda hanya dekat dengan mereka yang anda
sukai. Dan seringkali anda menghindari orang
yang tidak tidak anda sukai, padahal dari dialah
Anda akan mengenal sudut pandang yang baru

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi
pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus
belajar, akan menjadi pemilik masa depan

Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi
pencapaian kecemerlangan hidup yang di
idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa
kesenangan adalah cara gembira menuju
kegagalan

Jangan menolak perubahan hanya karena anda
takut kehilangan yang telah dimiliki, karena
dengannya anda merendahkan nilai yang bisa
anda capai melalui perubahan itu

Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila
anda berkeras untuk mempertahankan cara-cara
lama anda. Anda akan disebut baru, hanya bila
cara-cara anda baru

Ketepatan sikap adalah dasar semua ketepatan.
Tidak ada penghalang keberhasilan bila sikap
anda tepat, dan tidak ada yang bisa menolong
bila sikap anda salah

Orang lanjut usia yang berorientasi pada
kesempatan adalah orang muda yang tidak
pernah menua ; tetapi pemuda yang berorientasi
pada keamanan, telah menua sejak muda

Hanya orang takut yang bisa berani, karena
keberanian adalah melakukan sesuatu yang
ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan
punya kesempatan untuk bersikap berani

Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan
stress adalah kemampuan memilih pikiran yang
tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila yang
anda pikirkan adalah jalan keluar masalah.

Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui
mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan
tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan
yang kemudian anda dapat

Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara
kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku
seperti orang yang terus memeras jerami untuk
mendapatkan santan

Bila anda belum menemkan pekerjaan yang sesuai
dengan bakat anda, bakatilah apapun pekerjaan
anda sekarang. Anda akan tampil secemerlang
yang berbakat

Kita lebih menghormati orang miskin yang berani
daripada orang kaya yang penakut. Karena
sebetulnya telah jelas perbedaan kualitas masa
depan yang akan mereka capai

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita
ketahui, kapankah kita akan mendapat
pengetahuan yang baru ? Melakukan yang belum
kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan

Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin.
Dengan mencoba sesuatu yang tidak
mungkin,anda akan bisa mencapai yang terbaik
dari yang mungkin anda capai.

Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup
adalah membiarkan pikiran yang cemerlang
menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang
mendahulukan istirahat sebelum lelah.

Bila anda mencari uang, anda akan dipaksa
mengupayakan pelayanan yang terbaik.
Tetapi jika anda mengutamakan pelayanan yang
baik, maka andalah yang akan dicari uang

Waktu ,mengubah semua hal, kecuali kita. Kita
mungkin menua dengan berjalanannya waktu,
tetapi belum tentu membijak. Kita-lah yang harus
mengubah diri kita sendiri

Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk
melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi
orang tua yang masih melakukan sesuatu yang
seharusnya dilakukan saat muda.

Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat
berharga. Memilik waktu tidak menjadikan kita
kaya, tetapi menggunakannya dengan baik
adalah sumber dari semua kekayaan

Pasca siaran langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan jajaran petinggi Kepolisian RI, sebagian masyarakat mempercayai penuh keterangan Kapolri beserta jajarannya. Mereka percaya pada pernyataan Kapolri bingung dengan pernyataan versi Bibit dan Chandra. Mereka melihat dua sisi yang sangat kontras pasca 3 hari sebelumnya (3 Nov 2009) tercengang menyaksikan/mendengarkan pemutaran rekaman isi rekaman penyadapan KPK oleh Mahkamah Konstitusi. Rekaman percakapan antara Anggodo dengan sejumlah petinggi penegak hukum membuat rakyat malu sekaligus marah atas dagelan penegakan hukum yang bisa dengan mudah dibeli dengan uang.

Oleh : ech-wan, nusantaraku (6 November 2009)
Fakta-Fakta Keganjilan RDP Komisi III DPR & Polri tentang KPK

Pasca siaran langsung RPD Komisi III DPR dengan Polri, banyak orang mempercayai sepenuhnya pernyataan Kapolri beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini, saya mengajak masyarakat kritis terhadap suatu pernyataan lalu dibandingkan dengan fakta-fakta maupun pernyataan pembanding lain. Dalam tulisan ini, saya akan membandingkan pernyataan kapolri pada RPD kemarin dengan pernyataan polri sebelumnya atau dari fakta-fakta hukum lainnya.

1. Kapolri Jend Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak konsisten

Diawal-awal penjelasannya, Kapolri dengan begitu yakin mengatakan pimpinan KPK melakukan kesalahan tidak menetapkan Putranefo sebagai tersangka. BHD mempertanyakan mengapa penyidik KPK tidak menjadikan Putranefo sebagai tersangka dan mencekalnya bersama Anggoro pada Agustus 2008. Dengan begitu yakin, Kapolri BHD mengatakan bahwa setelah sekian lama, kasus ini baru dilanjutkan lagi oleh KPK pada September 2009.

“Mengapa Putranefo tidak dicekal pada saat itu (Agustus 2008, red) dan baru dijadikan tersangka dan dicekal pada September 2009″.
“Mengapa begitu lama kasus ini tidak dilanjutkan dan mengapa Putranefo baru dicekal pada September 2009″
Pernyataan Kapolri BHD diawal RPD Komisi III DPR, 5 Nov 2009 (Detiknews)

Fakta:

Sejam lebih Kapolri memberi keterangan tidak benar alias bohong dan membuat masyarakat mendapat informasi tidak benar. Pernyataan yang begitu meyakinkankan itu akhirnya diralat kembali setelah mendapat bisikan Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara di tengah-tengah Kapolri menjawab sejumlah pertanyaan DPR.

“Kami klarifikasi pencekalan Putronefo 22 Agustus 2008, (bukan baru September 2009 seperti saya tuduhkan sebelumnya, red)” ujar Kapolri BHD, 5 Nov 2009 (detiknews)

Fakta kedua bahwa pernyataan Kapolri telah menisbikan Surat cegah KPK R-3164/01/VIII/2008 yang dikirim ke Dirjen Imigrasi Depkum HAM tanggal 22 Agustus 2008 yang mencegah Anggoro Widjaja bersama 3 pimpinan PT Masaro yang lain yakni Direktur Ir Putronefo A Prayugo, Preskom Anggono Widjojo, dan Direktur Keuangan David Angkawijaya. (Antara)

Selama lebih sejam, Kapolri telah menyampaikan pernyataan yang tidak benar, sebelum mendapat pertanyaan dari anggota DPR!

2. Eks KaBareskrim Polri Susno Duadji (SD) tidak konsisten

Pada Rapat Kerja Komisi III DPR-Kapolri, SD membantah menerima uang sebesar Rp 10 miliar. SD juga mengatakan dia sudah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak dua kali untuk diperiksa terkait dugaan penerimaan uang itu. (Detiknews dan yahoonews)

Fakta:

Sejak kapan SD datang ke KPK untuk diperiksa? SD pernah dua kali ke KPK atas inisiatif sendiri, bukan atas permintaan KPK untuk memeriksa dirinya. Jels SD telah mengeluarkan pernyataan tidak benar. Pertama kali SD menyambangi KPK pada 15 Juli 2009 hanya untuk klarifikasi sekaligus Susno didepan seluruh pimpinan KPK mengatakan tidak ada suap di tubuh KPK (Kompas).

Sedangkan kunjungan kedua dilakukan dalam rangka memperkuat kembali hubungan antara polisi dan KPK pada 2 Oktober 2009 (Kompas). Inkonsistensi pernyataan ini begitu jelas, begitu juga SD yang menemui Anggoro, tersangka buronan KPK di Singapura. Pantaskah pernyataan inkonsistensi ini disebut sebagai fakta kebenaran?

3. Kapolri BHD Kembali Mengemukan Aliran Uang dari Anggodo

Seperti pernyataan Kapolri sebelumnya bahwa Anggodo telah menyerahkan uang sebanyak Rp5,15 miliar kepada Ari Muladi yang diberikan dalam tiga tahap agar pencekalan terhadap Anggoro Widjojo Cs dicabut oleh KPK. Yakni, pertama di Hotel Peninsula pada 11 Agustus sebesar Rp3,75 miliar, Rp400 juta pada 13 November, dan Rp1 miliar pada 13 Februari. Dari Ari Muliadi, uang tersebut lalu diserahkan kepada salah satu pimpinan KPK (merujuk Bibit SR) di Hotel Bellagio Residence (JPNN). Pada RPD Komisi III DPR, Kapolri BHD merinci dana tersebut bahwa DS menerima Rp 1,5 miliar di Bellagio, Jakarta, Mr X yang menerima Rp 250 juta, CH menerima Rp 1 miliar, dan seorang penyidik Rp 400 juta di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta. (kompas)

Fakta :

* Tuduhan sebelumnya yang merujuk pada Bibit tidak tepat sasarannya. Karena selama periode 11-18 Agustus, Bibit dia justru berada di Peru atas undangan Pemerintahan Peru. (JPNN)
* Tuduhan dugaan pimpinan KPK menerima aliran dana dari Anggodo via Ari Muladi semakin jauh dari realitas setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan tidak menemukan aliran dana dari pengacara Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo kepada pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. (Media Indonesia dan Detiknews)

Kepala PPATK mengatakan bahwa aliran dana terlacak dari Anggoro ke adiknya Anggodo Wijaya kemudian berhenti sampai ke Ary Muladi saja. Berdasarkan laporan PPATK tersebut, dana tidak mengalir pada pimpinan KPK. Dana mungkin saja mengalir

4. Kapolri BHD Kembali Mempertanyakan Prosedural KPK.

Kapolri BHD masih mempertanyakan dua penerbitan dan pencabutan cekal, yakni atas nama Anggoro dan surat cekal Joko Chandra yang dilakukan hanya dilakukan oleh dua pimpinan KPK (Bibit SR dan Chandra MH). Sementara Kapolri masih berpendirian bahwa mekanisme yang berlaku di KPK adalah keputusan bersifat kolektif. (Republika)

Fakta:

SOP yang berlaku di KPK memang memperbolehkan surat keputusan ditanda-tangani oleh satu, beberapa atau seluruh pimpinan KPK. Hal ini telah terjadi para era KPK 2003-2007. Bila sebuah putusan dari sekian ratusan keputusan harus ditandatangani oleh seluruh pimpinan, maka hal ini akan memperlambat kinerja KPK, karena tidak semua pimpinan KPK selalu berada di kantor KPK. Hal ini pun diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, meminta kepada polisi agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan karena pernah melakukan keputusan tidak kolektif. (kompas).

Jika Polri masih mempermasalahkan penerbitan/pencabutan cekal karena diterbitkan tanpa keputusan kolektif, maka Polri telah diskriminatif karena tidak menahan mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana H! Jika Polri masih mempermasalahkan wewenang penerbitan cekal tersebut, maka adalah fair dan adil jika Polri pada saat sama menangani kasus pelanggaran pidana dana kampanye, anggaran lumpur lapindo, dan aliran dana non-budgeter DKP tahun 2004. Jika tidak melakukan usaha seperti itu, apakah benar Polri telah bekerja profesional? Atau sebaliknya?

5. Kapolri BHD Mendukung Bahwa Anggoro Widjaya Tidak Layak Dicekal dan Jadi Tersangka

Kapolri BHD mendukung Anggoro dengan mengatakan bahwa Anggoro Widjaja tidak terlibat dalam kasus apapun. BHD beralibi bahwa Anggoro hanyalah menjabat sebagai Komisaris PT Masaro, sehingga tidak layak dicekal.

Fakta:

Penetapan Anggoro Widjaja sebagai tersangka oleh KPK setelah ada putusan hukum tetap pada Yusuf Erwin Faishal. Faisal divonis atas dakwaan menerima suap Rp 775 juta atas kasus pengalihan hutan lindung Tanjung Api-Api dan dalam periode yang sama terlibat dalam suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Yusuf menerima uang sebesar Rp 125 juta dan 220 ribu Dolar Singapura dari rekanan yakni PT Masaro Radiokom yang diwakili Anggoro Wijaya dan David Angka Wijaya.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan KPK, maka unsur-unsur pelaku (kontrakor PT Masaro), bukti (rekaman, pengakuan penerima, uang), korban (proyek negara), dan laporan (orang yang disuap, masyarakat atau korban). Namun selama ini, Kapolri maupun Kabareskrim beserta jajarannya selalu menutupi fakta hukum ini. Mereka berusaha mengiring opini bahwa KPK telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan menetapkan tersangka.(kompas)
Kondiserasi-Kondiserasi

Dalam tulisan “Fakta-Fakta Kemunafikan Polri dalam Mengasuskan Bibit dan Chandra” saya menyatakan bahwa bila pasal 21 Ayat (5) UU 30 Tahun 2002 tentang KPK harus dijalankan dalam semua aspek, maka Bibit dan Chandra salah mematuhi isi UU tersebut. Selain mereka berdua, para pimpinan KPK 2003-2007 juga melakukan hal yang serupa, sehingga mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, meminta kepada polisi agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan (kompas).

Ada beberapa konsiderasi/pertimbangan mengapa saya lebih mendukung perjuangan KPK dibanding Kepolisian dan Kejaksaan yakni :

* Perbandingan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan 2008
Berdasarkan audit BPK per April 2009 atas laporan KPK (530 kB), Kepolisan RI (1.2 MB), Kejaksaan Agung RI (1.1 MB), maka laporan Keuangan KPK berada diurutan terbaik (opini Wajar Tanpa Pengeculiaan atau WTP), sedangkan dua instansi lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan berada jauh dari harapan yakni mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat” (TMP).
TMP dari hasil audit BPK tahun 2009 ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dan Polri dalam menjalankan tugasnya (menggunakan anggaran APBN) tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset, persediaan,barang bukti dan penerimaan hibah serta adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Hal-hal tersebut menyebabkan laporan keuangan Kejaksaan dan Polri jauh dari kewajaran laporan.
* Fakta laporan TII (2008, 2009) dan Amnesti Internasional (2009) yang masing-masing menyatakan Polri merupakan lembaga publik terkorup 2008 dan terus melanggar HAM dalam menjalankan tugasnya serta Kejaksaan sebagai lembaga publik terkorup nomor 2 pada tahun 2009.

Meski saya lebih cenderung mendukung KPK, bukan pula saya mendukung mati-matian, karena pada faktanya KPK selama berdiri sampai saat ini masih tampak melakukan tebang pilih. Sebut saja kasus aliran dana non-budgeter DKP tahun 2004 yang terhenti sampai pada mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri. Apalagi sampai saat ini, KPK masih belum berhasil mengusut tuntas kerugian negara dalam kasus BLBI (Kronologi BLBI dan 4X Indonesia Dirampok!).

Dukungan saya kepada KPK, bukan berarti saya tidak mendukung Kepolisian. Secara institusi, saya tetap agar Polri maupun Kejaksaan tetap melakukan reformasi birokrasi dan pembenahan sumber daya. Karena bagaimanapun, lembaga Kepolisian dan Kejaksaan merupakan pilar penting dalam negara kesatuaran Republik Indonesia. Yang harus kita lawan bukan kepolisan, namun aparat kepolisian (termasuk petinggi) yang arogan, yang berusaha mengkriminalkan orang lain dengan dalil-dalil yang berubah secepat kilat. Kepolisian yang arogan seolah menegakkan kebenaran, namun disisi lain berusaha menutup mata atas kasus-kasus besar (dengan men-SP3 kasus).

sumber : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/11/06/5-fakta-kebohongan-polri-dalam-rdp-komisi-iii-dpr/

KOALISI MAHASISWA & RAKYAT TASIKMALAYA

KPD. SELURUH ANGGOTA KMRT DAN MASYARAKAT LUAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah harapan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi. Sejak awal pendiriannya, KPK telah membuktikan dirinya sebagai ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi yang mengakar di negeri ini. Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) adalah gerakan kepedulian dan pernyataan dukungan terhadap KPK yang saat ini sedang berada dalam gempuran serangan dari berbagai pihak.

Gerakan CICAK memandang bahwa salah satu pengungkapan rasa cinta terhadap Indonesia saat ialah dengan mencintai KPK yang merupakan harapan kita semua. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua.

Untuk itu kita semua, pendukung gerakan CICAK, diharapkan kehadirannya pada: Acara: Deklarasi Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) Didukung dengan orasi berbagai tokoh, pentas seni rakyat dan tablig akbar

Hari: Sabtu, 17 Oktober 2009 Waktu: Pukul 19.00 s/d 23.00 WIB

Tempat: Lapangan pasar Kudang Cipakat Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat

Demikian undangan ini, besar harapan kami agar Bapak/Ibu/Saudara sekalian dapat menghadiri dan menyampaikan dukungannya terhadap gerakan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

CINTA INDONESIA CINTA KPK —Cicak Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

kontak person : Jamal Mirdad : 081383690032

Yamin Sutempe : 085726371313

Ben Maulana : 085223410673