Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan rumusan panduan bagi pelaksanaan kegiatan di sekolah dalam satu tahun yang mengambarkan distribusi hak dan kewajiban antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, sekaligus menjadi perwujudan amanah orang tua siswa pada penyelenggara sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pada saat ini, APBS sekolah juga dikenal dengan nama Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

APBS/RKAS merupakan patokan bagi sekolah untuk melaksanakan program-program yang telah dirumuskan. Keberadaannya menjadi sangat penting terutama dalam pencarian dan penyaluran dana yang akan mempengaruhi seluruh kebijakan dalam sekolah. Jika APBS/RKAS disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan maka diharapkan kualitas pelayanan pendidikan juga meningkat. Oleh karena itu, menjadi penting ketika penyusunan maupun pelaksanaan APBS/RKAS melibatkan berbagai pihak dalam sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, maupun masyarakat.

 

APBS/RKAS adalah alat untuk mencapai tujuan sekolah. Di dalamnya tercermin amanah dan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Selain itu, APBS/RKAS dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara sekolah dalam menjalankan kegiatan dan alat kontrol bagi orang tua dan masyarakat. Aspirasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam sekolah perlu terakomodir sehingga isi APBS/RKAS tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kelompok tertentu saja seperti selama ini.

Secara formal, pemerintah memang mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RAPBS menjadi APBS/RKAS dan memantau pelaksanaannya. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) nomor 044/U/2002 dengan jelas menyatakan salah satu fungsi komite sekolah yang mewadahi aspirasi masyarakat memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan RAPBS, termasuk melakukan evaluasi dan pelaksanaannya.

Penyusunan yang partisipatif dapat mencegah terjadi penyimpangan yang sampai sekarang masih sering terjadi dan dapat mendorong semua pihak untuk ikut mengawasi implementasi APBS/RKAS. Diharapkan, pengelolaan sekolah, baik akademis maupun finansial senantiasa terus terkontrol. Selain itu, masyarakatpun ikut terdorong dalam pengelolaan sekolah seperti yang diinginkan pemerintah dengan konsep manajemen berbasis sekolah-nya (MBS).

Sehubungan dengan peran serta yang dapat dilaksanakan oleh kalangan masyarakat, KMRT Pada hari Selasa 23 Agustus 2011  telah melaksanakan kegiatan Network Meeting kerjasama dengan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan MSI (USAID) dengan menghadirkan berbagai kalangan dari stake holder dan share holder dunia pendidikan di Tasikmalaya diantara dari kalangan praktisi pendidikan, birokrasi, anggota legislatif serta para orang tua murid dari berbagai sekolah dasar di Tasikmalaya.