Kabupeten Tasikmalaya harus punya Perda Sistem Pendidikan Daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Selama ini pendidikan Kabupaten Tasikmalaya hanya berdasarkan kepada kebijakan dan aturan Pusat dan provinsi, padahal  banyak kebijakan darah seperti anggaran, peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas, dan lainnya yang membutuhkan keberadaan Perda tersebut.

Demikian kesimpulan yang diperoleh ICW-KMRT setelah menjalankan program APBS-Partisipatif dan responsif gender di tiga sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yaitu SDN Cikunir 2, MI Nagrog Sukarame, SDN 1 Sodong Hilir, Program ini dimulai sejak Agustus 2011 dan didukung oleh MSI-USAID dan ICW, beberapa masalah yang muncul adalah perencanaan sekolah selama ini dilakukan secara TOP-DOWN, dimana kebutuhan sekolah ditentukan dari kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi, seperti Juknis BOS, mendikte sekolah seakan-akan pemerintah Pusat mengetahui kebutuhan sekolah dengan tepat, padahal masih banyak kebutuhan sekolah lagi yang lain, yang justru dilarang oleh juknis tersebut, selain itu tidak ada dasar hukum yang mewajibkan pemerintah Kabupaten memenuhi anggaran kebutuhan sekolah.
Masalah lain yang ditemukan adalah tidak ada jaminan anggaran pendidikan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten bagi siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Dasar SD/SMP yang diselenggarakan oleh swasta. Begitu juga dengan kesejahteraan guru, tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang menjamin adanya anggaran untuk lesejahteraan guru di sekolah swasta dan sekolah pemerintah. Masalah lain juga ditemukan adalah kebutuhan terhadap perlindungan profesi guru dan jabatan kepala Sekolah terkait dengan mutasi dan promosi.
ICW dan KMRT menemukan adanya kesenjangan distribusi guru di daerah-daerah terpencil Kabupaten Tasikmalaya. Tidak adanya insentif dan sanksi yang tegas terkait dengan distribusi guru di daerah terpencil tersebut. Begitu juga dengan rekrutment dan mutasi Kepala Sekolah yang rawan di politisir pada saat PILKADA, juga harus mendapat perlindungan hukum. Selain itu juga banyak ditemukan sekolah-sekolah yang membutuhkan dana untuk operasional dan investasi, namun tidak kunjung mendapatkan bantuan dari anggaran daerah. Sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan dana untuk membangun atau merahabilitasi atau meningkatkan kesejahteraan guru mereka selama bertahun-tahun.
Terkait masalah ini ICW-KMRT mendampingi sekolah-sekolah yang  terdiri dari guru, orang tua murid, untuk melakukan Hearing dengan DPRD Kab. Tasikmalaya. Melalui public hearing, DPRD didesak untuk menyediakan anggaran untuk sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan anggaran selama bertahun-tahun, untuk merehabilitasi, memberli sarana-sarana belajar dan tunjangan guru. ICW-KMRT, guru, orang tua murid, komite Sekolah memberikan RANPERDA (Rancangan Paeraturan Daerah) SISDIKDA (Sistem Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya). Kami juga mendesak DPRD untuk membahas dan mengesahkan ranperda tersebut , menjadi PERDA, demi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih adil dan berkualitas.
Tasikmalaya, 31 Januari 2012
KMRT-ICW
CP
FEBRI HENDRI (ICW) 087877681261
AZAM (FASILITATOR ) 085 221 065 717
OPAY HAMBALI  (KMRT) 085 294 248 350