I.    PENDAHULUAN
ICW – KMRT telah menyelenggarakan program APBS Partisipatif dan Responsif Gender di tiga sekolah yakni, SDN Cikunir 2, SDN Nagarasasi 8 dan MI Nagrog Sukarame. Program ini dimulai pada awal bulan Agustus 2011 yang didukung oleh MSI-USAID. Program ini bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam perencanaan dan penganggaran sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas tatakelola (governance) sekolah menjadi lebih baik.
Selama pelaksanaan dan penyusunan APBS ditemukan beberapa hal menarik. Pertama, perencanaan sekolah selama ini didominasi oleh kepala sekolah dan kurang melibatkan warga sekolah lain seperti guru, orang tua murid dan komite sekolah. Kedua, perencanaan sekolah sangat dibatasi oleh keterbatasan pendapatan sekolah yang sebagian besar bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat. Selain itu, petunjuk teknis BOS yang diterima sekolah terlalu mendikte sekolah sehingga belanja sekolah sering kali tidak mencerminkan kebutuhan sekolah. Sebagai contoh, sekolah yang memiliki guru honorer cukup banyak kesulitan untuk membayar honor memadai karena dibatasi oleh Juknis BOS dimana belanja pegawai tidak lebih dari 20 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah. Atau pengadaan buku pelajaran dari dana BOS yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Ketiga, keterbatasan sumber dana sekolah dan fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran telah mengakibatkan sekolah kesulitan untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Sementara itu, sekolah juga kesulitan mencari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBD Kabupate/Kota, APBD Provinsi, APBN, sumbangan pihak ketiga dan dari orang tua murid.
Keempat, sekolah sering kali menghadapi pemerasan dari pihak-pihak tertentu terutama sesaa tsetelah sekolah mencairkan dana BOS dari bank. Pemerasan ini telah mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi kepala sekolah karena sumber dana satu-satunya berasal dari dana BOS.
Masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak seperti pemerintah daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, sekolah, komite sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Permasalahan tersebut harus segera dicari penyelesaiannya terutama penyelesaian ditingkat kebijakan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah. Kebijakan di berbagai jenjang ini akan menentukan apakah masalah-masalah ini dapat diselesaikan agar anggaran pendidikan dikelola secara efektif, efisien, transparan dana kuntabel.
Oleh karena itu,  untuk menghimpun pendapat semua pihak untuk mencari solusi terbaik masalah pendidikan di masing-masing daerah tersebut, maka ICW – KMRT bermaksud untuk menyelenggarakan seminar dan public hearing pendidikan di tiga wilayah program APBS Partisipatif  dan Responsif Gender.
II.    TUJUAN
Secara umum seminar dan public hearing bertujuan untuk menggalang dukungan public dan pengambil kebijakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dalam perencanaan dan penganggaran sekolah.
1.    Sosialisasi dan menggalang dukungan atas program APBS Partisipatif dan Responsif Gender dari pemangku kepentingan ditingkat kabupaten dan kota.
2.    Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan perencanaan dan pengganggaran di masing-masing sekolah
3.    Menganalisis masalah perencanaan dan penggangaran sekolah dan pemerintah kabupaten dan kota.
4.    Merumuskan rekomendasi kebijakan atas masalah anggaran sekolah pada pengambil kebijakan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah

III.    JADWAL KEGIATAN
Kegiatan seminar dan public hearing dilaksanakan selama dua hari berturut-turut di masing-masing wilayah. Kegiatan dimulai dengan seminar dan kemudian dilanjutkan dengan public hearing pemangku kepentingan dengan DPRD Kabupaten/Kota.

i.)    Susunan Acara Seminar Pendidikan
08:30 – 09:00     Pendaftaran Peserta
09:00 – 09:30     Pembukaan
09:30 – 11:00        Pembukaan oleh Moderator
Narasumber1 : Masalah Dan Solusi Kebijakan Pendidikan Daerah (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten)
Narasumber2 : Prioritas Kebijakan Anggaran Pendidikan Daerah (Anggota DPRD)
Narasumber3 : Pendidikan Bermutu dan Berkeadilan Dan  Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat
11:00 – 12:30    Diskusidan Tanya Jawab
12:30 – 13:30    ISHOMA
13:30 – 15:00    Diskusi Kelompok tema diskusi :
Tema diskusi kelompok 1  : Masalah kebijakan pendidikan daerah dan solusinya
Tema diskusi kelompok 2    : Priorita sanggaran pendidikan dan rekomendasi
Tema diskusi kelompok 3    : Partisipasi masyarakat dalam system pendidikan daerah terutama terkait dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan
15:00    – 16 :00 Presentasi diskusi kelompok dan rekomendasi public atas    masalah pendidikan daerah
Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dalam seminar akan disampai kan dalam public hearing dengan DPRD Kabupaten/Kota pada hari berikutnya.

ii.)    SusunanAcaraPublic HearingPendidikandengan DPRD Kabupaten/Kota

09:00 – 09:30     : Pembukaan oleh DPRD Kabupaten/Kota
09:30 – 10:30  : a.) Presentasi masalah anggaran sekolah dampingan program APBS  Partisipatif.
b.) Presentasi masalah dan rekomendasi public masalah pendidikan kabupaten kota hasil seminar sehari sebelumnya.
10:30 – 11:00 : Tanggapan masing-masing anggota DPRD atas masukan kebijakan public
11:00 –  12:30 : Diskusidan Tanya Jawab antara peserta dan anggota DPRD