Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menyesalkan tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 60/2011 tentang larangan pungutan karena berbagai pungutan di sekolah-sekolah saat ini justru semakin parah.

“Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru, seperti pernyataan Menteri sendiri, tetapi juga terjadi menjelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Menurut ia, sasaran pungutan sekolah-sekolah itu adalah siswa kelas VI SD dan IX SMP serta pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (28/2) menyatakan bahwa pihaknya menugaskan inspektorat jenderal melakukan “investigasi” masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan yang dianggap tidak punya efek apa-apa.

Anggota DPR ini mensinyalir, praktik pungutan ini berlangsung secara sistemik sebagai akibat dari praktik pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya.

Dia mencontohkan temuan Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), beberapa waktu lalu membuktikan bahwa pungutan ini disebabkan adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.

“Ada dugaan sekolah melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah,” ujarnya.

Ironisnya, ia menambahkan, setoran itu diambil dari dana BOS sehingga akibatnya para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah.

Dari temuan yang ada, para kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada para guru dan orang tua siswa komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS itu digunakan. Jadi sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan pun turut mendorong masih terjadinya pungutan karena sosialisasi hanya ditujukan kepada para kepala sekolah.

Terkait kondisi ini, Raihan mendesak pemerintah pusat dan daerah memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah praktik pungutan yang dilakukan oknum pejabat tertentu. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.

“Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan,” ujar Raihan.

 

 

 

 

sumber: antaranews

http://www.djpp.info/berita-hukum-dan-perundang-undangan/2039-legislator-sesalkan-tidak-efektifnya-permendikbud-602011.html