TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam acara Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Februari lalu terkait sudah menugaskan inspektorat jenderal guna melakukan “investigasi” masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan, dianggap tidak punya efek apa-apa. Praktek pungutan masih tetap terjadi dan bahkan bertambah parah.
“Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru,  seperti pernyataan Menteri, tetapi juga terjadi jelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan 9 SMP. Pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri,” kata Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dalam siaran persnya, Senin(5/3/2012).
Raihan mensinyalir, praktek pungutan ini berlangsung secara sistemik sebagai akibat dari praktek pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya.
Temuan Garut Government Watch, (GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu  membuktikan pungutan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.
 
“Ada dugaan, sekolah  melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya..
Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah. Ironisnya, setoran itu diambil dari dana BOS. Akibatnya, para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah,”  jelasnya.
Berdasarkan temuan yang ada lanjut Raihan kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada guru dan orang tua siswa mengenai komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS itu digunakan.
Jadi, sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan pun turut mendorong masih terjadinya pungutan. Sebab, sosialisasi itu hanya ditujukan kepada tiap para kepala sekolah.
Terkait kondisi ini, Raihan mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu .
Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS. (*)

 

Editor : nani