Berbicara keluh kesah tentang pendidikan kayaknya tidak akan pernah selesai dibicarakan ketika pemerintah dan semua stakeholder sekolah tidak mempunyai tekad kuat dan keinginan untuk bersama-sama mengatasinya. Banyak upaya dan program pemerintah yang telah dilakukan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.


Mendengar pembukaan undang-undang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal yang sangat mulia, tetapi terkadang kebijakan-kebijakan yang yang muncul dengan dasar mencerdaskan kehidupan bangsa justru mencidrai atau mendisfungsionalkan yang namanya sistem pendidikan nasional.

Demi mewujudkan undang-undang tersebut pemerintah membuat sebuah kebijkan yang tercantum dalam pasal 50 ayat 3 ” pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” nah sekarang pertanyaannya adalah “perlukah label bertaraf internasional ditempel disekolah milik pemerintah tersebut dan terus dipertahankan sampai sekarang”.

Ketika melihat pelaksanaan rsbi sampai sekarang mempunyai kesan rsbi adalah dibuat untuk kalangan menengah keatas, dalam arti rakyat kecil tidak akan pernah bisa menikmati pendidikan yang diselelnggarakan oleh rsbi tersebut, maka ketika melihat fakta dilapangan seperti ini, kami mensinyalir bahwa rsbi tersebut bertentangan dengan pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Apalagi ketika berbicara tentang pendidikan yang bermutu dan berkeadilan rasanya sangat jauh dengan pelaksanaan rsbi tersebut.

Coba kita lihat prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 berbunyi ” Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

Merintis sekolah bertaraf internasional kesalahan bukannya ada pada pemerintah daaerah karena UU menetapkan itu. Tetapi yang jadi pertanyaan perlukah label itu dipasang dan dipertahankan.

Selanjutnyka ketika dipandang dari sudut pandang negara Indonesia sebagai negara kebangsaan, baca pembukaan UUD 1945, istilah kebangsaan ditulis berkali-kali ;

  1. Hak segala bangsa
  2. Berkehidupan bangsa
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
  4. Kemerdekaan kebangsaan indonesia.

Karena itu menjadi sangat ironis bahwa undang-undang sisdiknas yang ditetapkan utunk melaksanakan satu pendidikan nasional menetapkan kewajiban seperti yang tertulis pada pasal 50 ayat 3. Ketentuan ini hakekatnya memandang bahwa sesuatu yang bersifat nasional itu lebih rendah daripada internasional. Disamping itu daam pelaksanaannya sekolah yang bertaraf Internasional berorientasi pada kurikulum non indonesia dan menggunakan bahasa internasional, yang terakhir ini hakekatnya mengingkari fungsi pendidikan nasioanl dan dsar pendidikan nasional. Kiranya perlu diperjelas disini bahwa penulis tidak menetang upaya untuk mendirikan sekolah yang mutunya tidak kalah dengan mutu sekolah dimanapun juga.

Coba kita fikirkan bersama secara logis dan hati nurani bila semua sekolah ditasikmalaya dan kalau bisa seluruh indonesia memenuhi 8 standar nasional dan didukung dengan dana sesuai pasal 31 ayat 4, mutu pendidikan nasional tanpa diberi label bertaraf Internasional, akan dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara manapun, di abad ke 21 ini semua sekolah dimanapun harus terus ditingkatnkan mutunya agar dapat bersaing dengan negara manapun, tanpa diberi label “BERTARAF INTERNASIONAL”

Tasikmalaya, 15 Maret 2012

Presiden KMRT

OPAN HAMBALY