Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan dalam  peningkatan mutu pendidikan,baik dari sisi penganggaran maupun kebijakan lain yang turut menunjang peningkatan mutu pendidikan seperti peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali, ternyata dalam pelaskanaannya masih terdapat masalah-masalah yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan.  Salah satunya adalah masih terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di berbagai tingkatan birokrasi.

Mekanisme penyaluran dana dan tata kelola pembiayaan yangtidak tarnsparan dan akuntabel, memberi peluang kepada para pengguna anggaran pendidikan tersebut untuk melakukan tindak pidana korupasi. Kenyataan tersebut diperparah dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah khusunya aparat penegak dan dinas terkait dalam penggunaan anggaran pendidikan, sehingga upaya peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran samapai kepada pelaksanaan dan pengawasan menjadi  tidak maksimal.

Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) menganggap bahwa praktik korupsi dalam penyaluran anggaran untuk kebutuhan Sekolah dapat diminimalisir dengan keterlibatan masyarakat dalam hal ini stake holder sekolah dilibatkan dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi publik tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektipitas penggunaan anggaran sekolah sekaligus turut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. partisipasi tersebut diawali dengan dilibatkannya masyarakat adalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif dan Responsif Gender. Keterlibatan publik dalam pengelolaan, penyusunan, dan pengusulan APBS serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dinilai dapat menekan praktik korupsi dan penyaluran anggaran untuk kebutuhan sekolah akan lebih efektif.

Transparansi penggunaan anggaran sekolah selama ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun demikian KMRT menilai bahwa sekolah-sekolah salah menafsirkan Permendiknas tersebut, sehingga transfaransi pengelolaan anggaran tersebut  hanya diinformasikan melalui pengumuman yang ditempel di papa informasi sekolah. Cara tersebut tidak memberikan pengaruh yang signfikan terhadap efktivitas bahkan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. KMRT menganggap kenyatataan tersebut lebih dikaibatkan oleh lemahnya pemahaman para stake holder sekolah khususnya orang tua murid terhadap Permendiknas di atas.

Dengan adanya program APBS Partisiaptif dan responsif gender diharapkan mampu memberikan pemahaman yang proporsional bagi seluruh stake holder sekolah terhadap tata  kelola dana pendidikan  mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,sehingga praktik korupsi dalam penyaluran anggaran kebutuhan  sekolah dapat ditekan.

Upaya yang dilakukan oleh KMRT yang bekerjasama dengan ICW dalam menjalankan metode APBS Partisipatif rensponsif Gender di beberapa Sekolah dampingan, ternyata berdampak positif, khususnya dalam menumbuhkan partisipasi warga sekolah, dalam menjalankan program ini kami melakukan pendampingan di empat sekolah, masing-masing satu  dari wilayah kota, dan tiga dari wilayah kabupaten, adapun sekolah-sekolah tersebut diantaranya;

  1. SDN nagarasari 3        (KOTA)
  2. SDN cikunir 2             (KABUPATEN)
  3. MI nagrog                   (KABUPATEN)
  4. SDN ciawang,             (KABUPATEN)

Denagan demikian kami pun telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan stekeholder sekolah diantaranya, orangtua siswa, guru, komite sekolah, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat,

Pada dasarnya permasalahan-parmasalahan yang ada disekolah yang kami dampingi itu semuanya hampir relatif sama, permasalahan-permasalah tersebut terungkap dari para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yang di sebut Focus Goup Diskusion (FGD) sehingga terkumpulah  permasalahan-parmasalahan tersebut, diantaranya;

–       Kesejahtraan guru kurang memadai,

–       Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai,

–       Guru jarang melakukan koordinasi dengan orangtua siswa.

–       Tidaadanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh dinas mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

–       Adanya pungutan-pungutan dari dinas termasuk dinas kecamatan, oknum media, dan LSM,

Dari sejumlah permasalahan-permasalahan tersebut maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan di Tasikmalaya belum memenuh sarat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, dan untuk menjawab semua persoalan tersebut diatas,salah satunya dengan melakukan pelaksanaan APBS – Partisipatif Responsif Gender.