Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menetapkan dua pejabat pemerintah kota Tasikmalaya jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bintek) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dua pejabat itu adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsos Naker) Adam Wahid dan mantan pejabat sebelumnya Rukmana Budiana, yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Rukmana Budiana menjadi tersangka karena pada saat tahap perencanaan kegiatan jabatan Kepala Dinsos Naker tersebut didudukinya. Sementara pada tahap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan, jabatan Kepala Dinsos Naker diduduki Adam Wahid.

Pihak kejaksaan pun telah memeriksa sejumlah pelaksana teknis kegiatan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, termasuk sejumlah anggota KUBE yang mengikuti Bintek.

Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Ahmad Sidik, hingga saat ini tim penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, paska dilimpahkannya berkas kasus tersebut dari bagian Intelijen Kejari Tasikmalaya. Namun proses pemeriksaan dipastikan akan memakan waktu lama. Pasalnya, 250 peserta KUBE dipastikan akan diperiksa satu per satu untuk melengkapi seluruh bukti.

“Sejauh ini kami baru melakukan pemeriksaan sebanyak 10 orang saksi saja. Tadinya hanya akan mengambil sampel beberapa orang yang diperiksa, namun setelah melakukan konsultasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), ternyata mereka menyatakan harus semuanya dilakukan pemeriksaan. Hingga akhirnya seluruh peserta akan diperiksa, termasuk para pejabat pelaksanaan dalam kegiatan tersebut,” kata Ahmad di ruang kerjanya (Rabu, 23/11).

Dikatakan Ahmad, kasus tersebut mulai terungkap setelah ada laporan bila pelaksanaan Bintek Kube yang digelar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diduga ada tindakan penyelewengan. Hasil penyelidikan Kejaksaan, pelaksanaan Bintek yang dilakukan di Gedung Korpri Jalan Lingkar Dadaha, Kota Tasikmalaya tersebut, hanya berlangsung selama dua hari saja. Akan tetapi pada laporan, kegiatan tersebut dibuatkan menjadi 21 hari.

Hal ini jelas sebuah penggelembungan hingga mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai Rp 153 juta lebih.

“Kerugian negara jelas, karena dari laporan tersebut seluruh pengeluaran waktu selama 21 hari tetap ditulis. Padahal kegiatan hanya 2 hari saja. Nah, yang salah kenapa 19 hari ini termasuk kegiatan yang dilaporkan,” demikian Ahmad Sidik. [ysa]

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/23/46651/Resmi,-Dua-Kepala-Dinas-di-Tasikmalaya-Jadi-Tersangka-Korupsi-Dana-Sosial-