Open Government Partnership(OGP) baru saja dideklarasikan di New York Amerika Serikat, 20 September 2011.  Deklarasi dalam rangkaian Sidang Umum PBB ini hanya sepekan sebelum Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) 28 September.  Menarik, bahwa dalam deklarasi yang juga dihadiri Presiden Barack Obama tersebut Indonesia bersama Amerika Serikat dan 6 negara lainnya duduk sebagai Komite Pangarah (steering commitee).

OGP adalah kerjasama global dalam bersama mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel. Sebanyak 46 negara  bergabung dalam gerakan OGP ini. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), mencanangkan komitmen Indonesia dalam bentuk rencana aksi yang konkret untuk mengupayakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di pelbagai sektor pelayanan publik. Antara lain dalam pendidikan, kesehatan, akses pada keadilan. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, terutama dalam hal anggaran.

Indonesia menyiapkan tiga track untuk mendorong terwujudnya open government ini. Pertama, percepatan pelaksanaan keterbukaan Informasi publik. Kedua, pembangunan portal nasional untuk menarik partisipasi masyarakat, dan ketiga, membuka peluang inisiatif baru bagi implementasi open government di setiap level pemerintahan.

Pada track pertama, keterbukaan informasi dengan memanfaatkan instrumen Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) akan menjadi langkah awal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik.

“Keberanian” Indonesia berperan aktif  dalam inisiatif  OGP tentu pantas disyukuri.  Ini merupakan langkah nyata dalam mengkampanyekan praktik pemerintahan terbuka sekaligus mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Mencermati OGP dalam suasana hari Hak untuk Tahu 28 September ini menjadi penting, karena kita tidak hanya perlu melihat keluar (outward looking), tetapi juga mesti introspeksi ke dalam (inward looking): apa sudah dilakukan, dan apa saja yang masih harus dibenahi.

Hak untuk Tahu Rekening ‘Gendut’

Di Indonesia hari Hak untuk Tahu ini secara resmi mulai diperingati pada 28 September 2010 oleh Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu. Pada mulanya Right to Know Daydiperingati secara internasional pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria dalam sebuah pertemuan internasional yang menyepakati satu hari didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi. Tujuan dari Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mekampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.

Di Indonesia hak untuk tahu (right to know) atau hak untuk mengakses informasi publik yang melekat pada setiap warga negara telah dijamin oleh Konstitusi kita, yakni pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga telah memiliki UU KIP yang menjadi penjabaran konkret atas pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan oleh Konstitusi dengan memberi kewajiban kepada Badan Publik sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi tersebut. UU KIP memiliki tiga pemangku kepentingan (stakeholders): Badan Publik, masyarakat sebagai pemohon informasi, dan Komisi Informasi.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi dalam kenyataannya Komisi Informasi (KI) baik KI Pusat maupun KI Provinsi melalui putusan-putusannya belum memiliki kekuatan penuh dalam membuka akses informasi. Terutama menyangkut informasi yang dipersengketakan: apakah dikecualikan (baca:rahasia) atau tidak.

Sebut saja dalam sengketa informasi “Rekening Perwira Polri”. Secara kuantitatif Komisi Informasi memang telah banyak menyelesaikan sengketa. Dari 369 sengketa informasi di KI Pusat (hingga September 2011) sebanyak 114 diselesaikan melalui mediasi, dan 34 kasus melalui sidang ajudikasi. Putusan ajudikasi Komisi Informasi yang menurut UU KIP berkekuatan setara dengan putusan pengadilan ternyata tidak seluruhnya diindahkan oleh Badan Publik selaku Termohon informasi. Sebanyak 12 sengketa informasi telah diputus melalui sidang ajudikasi sebagian besar (8 kasus) dieksekusi secara sukarela oleh Badan Publik. Artinya mereka memberikan informasi kepada Pemohon atas perintah putusan ajudikasi Komisi Informasi. Namun 4 putusan lainnya, tidak diindahkan dengan berbagai alasan.

Satu yang menarik perhatian publik adalah  “Rekening Perwira Polri” yang telah diputus oleh ajudikasi KI Pusat, bahwa nama pemilik dan besaran 17 rekening perwira Polri yang sudah dinyatakan wajar adalah informasi terbuka, yang wajib diberikan kepada ICW selaku Pemohon. Namun Mabes Polri menolak  putusan tersebut  dan mengajukan ‘gugatan’ ke PTUN. Dalam prosesnya Mabes Polri kemudian menarik ‘gugatan’ dari PTUN dengan dua alasan. Pertama,  belum ada aturan jelas mekanisme banding setelah putusan ajudikasi Komisi Informasi. Kedua, Komisi Informasi bukanlah lembaga eksekutorial, sehingga kalaupun putusan tersebut dianggap inkracht (berkekuatan hukum tetap), toh Komisi Informasi tidak bisa melakukan eksekusi, sita dokumen, misalnya.

Walhasil, dalam kasus tersebut bisa dikatakan ada ‘kekosongan hukum’ dalam hal tata cara banding pasca putusan Komisi Informasi. Karena oleh UU KIP Komisi Informasi Pusat ‘hanya’ diberi mandat untuk menyusun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik sampai pada putusan sidang ajudikasi Komisi Informasi (Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). Sementara, untuk mengatur mekanisme banding di PTUN sampai Kasasi merupakan kewenangan  Mahkamah Agung (MA).

Kedua, mekanisme eksekusi putusan yang menyangkut sengketa informasi juga belum jelas aturannya. Sebagai pembanding, kasus sengketa informasi ‘Merk Susu Berbakteri’ yang  disidangkan  sejak 2008 di Pengadilan Negeri (saat itu UU KIP belum berlaku) telah diputus  Kasasi MA akhir 2010, dan inkracht   toh hingga saat ini belum dapat dieksekusi.

Upaya untuk mengisi ‘kekosongan hukum’ tersebut memang harus dilakukan. Setelah berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat, saat ini MA memang tengah menyiapkan rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang penanganan sengketa informasi di pengadilan, hingga kasasi, dan tata cara eksekusibila putusan telah incracht. Selain soal kekuatan putusan KI, ada dua persoalan lain: kesiapan Badan Publik, KI Provinsi dan kesadaran masyarakat.

Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Dalam rangka memenuhi hak atas informasi publik tersebut, menjadi kewajiban Badan Publik untuk melakukan setidaknya lima hal. Pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, dan kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Namun kondisi riilnya, kesiapan Badan Publik mengimplementasikan keterbukaan informasi dalam kerangka UU KIP masih memprihatinkan. Hingga satu setengah tahun pemberlakuan UU KIP baru sebagian kecil Badan Publik di tingkat Pusat yang memenuhi serangkaian kewajiban tersebut. Komisi Informasi Pusat mencatat baru 42 dari sekitar 126 Badan Publik Negara di tingkat Pusat yang memiliki PPID. Di tingkat Badan Publik provinsi dan kabupaten/kota tentu kondisinya jauh

Dalam hal pembentukan Komisi Informasi –lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP, menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi—juga masih jauh dari yang semestinya. UU KIP mewajibkan pembentukan Komisi Informasi di Pusat dan di seluruh Provinsi. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota bisa dibentuk bila diperlukan, alias tidak wajib.

Hingga saat ini selain Komisi Infomasi Pusat (KI Pusat) dari 33 provinsi baru sembilan Pemerintah Provinsi yang membentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi). Yakni yang dibentuk. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan yang membentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi). Padahal bila terjadi sengketa informasi di daerah yang belum memiliki Komisi Informasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh KI Pusat di Jakarta. Tentu ini akan menyulitkan bagi masyarakat di daerah bila memohon informasi dan menghadapi penolakan dari Badan Publik. Maka satu-satunya cara ia mesti memproses penyelesaian sengketa informasi tersebut di Jakarta.

Di luar persoalan kesiapan Badan Publik dan eksistensi Komisi Informasi di daerah, masalah pemenuhan hak atas informasi publik ini juga terdapat di tingkat masyarakat yang memiliki hak atas informasi publik. Dari data para pemohon informasi, sebagian besar berasal dari kalangan tertentu seperti kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengacara, dan kalangan akademisi, peneliti atau mahasiswa. Sementara dari masyarakat kebanyakan yang sebenarnya paling berkepentingan atas informasi publik ini justru belum terasa adanya kebutuhan.

Salah satu penyebabnya, tentu karena sejak pemberlakuan UU KIP, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah prioritas utamanya kepada Badan Publik, yang diberi kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik. Sementara sosialisasi kepada masyarakat masih belum dilakukan secara efektif. Padahal merekalah pemilik sebenarnya hak atas informasi publik tersebut, terutama informasi yang terkait langsung dengan hajat hidup mereka. Seperti informasi tentang bagaimana  proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dana bantuan siswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), perijinan usaha dan sebagainya.

Beberapa catatan perlu disampaikan agar inisiasi Indonesia dalam OGP menjadi bermakna bagi terciptanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.  Pertama, Badan Publik, terutama lembaga Pemerintah selayaknya segera berbenah membenahi pelayanan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP. Kedua, Pemerintah Provinsi yang belum membentuk KI Provinsi, bersegera membentuk lembaga penyelasaian sengketa informasi ini agar memudahkan masyarakat daerah mendapatkan haknya untuk mengakses informasi publik.

Ketiga, sosialiasasi untuk menumbuhkan kesadaran di tingkat masyarakat, bahwa mereka memiliki hak atas informasi publik menjadi catatan penting yang harus segera dilakukan Pemerintah. Tanpa hal itu harapan bahwa transparansi akan menumbukan partisipasi masyarakat akan semakin jauh untuk bisa diwujudkan. Setelah partisipasi tumbuh barulah kita bisa berharap bahwa keterbukaan informasi publik atau transparansi juga akan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Karena bila segala proses penyelenggaraan negara dilakukan secara terbuka, maka pihak-pihak yang semula menyimpan hasrat untuk melakukan penyelewengan sangat mungkin akan mengurungkan niatnya.(*)

Penulis : Abdul Rahman Ma’mun

Ketua KOMISI INFORMASI Pusat

Artikel ini pernah dimuat di Jawa Pos, 30 September 2011 dengan judul “Komisi Informasi dan Rekning Gendut”