Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Hiruk pikuk kasus Nazaruddin tampaknya belum akan reda. Karena dalam waktu dekat, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan menjatuhkan vonis terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat ini. Jika tak ada aral melintang, 20 April 2012 akan menjadi hari penentuan bagi Nazaruddin. Bersalah? Bebas?
 
Menurut Jaksa Penuntut Umum tentu saja Nazar diyakini adalah pelaku yang menerima dana senilai Rp 4,6 Miliar dalam bentuk lima lembar cek terkait dengan fee proyek Wisma Atlet yang dikerjakan oleh PT. DGI. Nazar menyangkalnya, pemilik group permai bukanlah dia, sehingga tidak mungkin dia menikmati uang tersebut. “Tidak satu sen pun”, katanya.
Ucapannya ini membawa ingatan saya pada pernyataan mantan Presiden Seoharto ketika menjawab tudingan majalah Time dan kemudian direproduksi oleh Anas Urbaningrum, mantan atasan Nazar di partai berkuasa. Bahwa mereka tidak sedikit pun menerima dana terkait korupsi.
Jangan Lengah
Terlepas dari perkiraan apakah Nazar akan dihukum atau tidak, jika dinyatakan bersalah apakah dihukum rendah atau tinggi, kita perlu melihat kasus yang sekarang menunggu detik-detik terakhir ini tidak secara parsial. Hakim jangan tertipu dengan “langkah kuda” ataupun pengalihan fokus yang berulang kali coba dilakukan di persidangan.
Ingat Mindo Rosalina Manulang? Mantan bawahan Nazar yang diberi kode “ibu artis”? Ia dihukum dua tahun enam bulan penjara. Ingat El Idris? Manager marketing PT. DGI yang diganjar hukuman dua tahun oleh hakim karena terbukti memberikan suap terkait pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang.
Mereka adalah dua dari tiga orang yang tertangkap tangan oleh KPK di kantor Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Terakhir, Wafid juga dijatuhi vonis tiga tahun penjara di tingkat pertama. Semua putusan tersebut membuktikan bahwa suap dari pihak PT. DGI benar terjadi terkait dengan fee proyek pembangunan wisma atlet yang bernilai hampir Rp. 200 miliar tersebut.
Tapi siapakah yang menikmati fee total 18% dari nilai proyek itu? Di sinilah urgensi persidangan Nazaruddin. Karena dari sejumlah fakta persidangan terungkap bahwa untuk “jasa” menggolkan proyek, muncullah angka fee 18%. Empat persen di antaranya untuk pelaksana di sesmenpora dan daerah.
Nama Nazaruddin sebenarnya sudah muncul sejak jauh hari. Bahkan dalam persidangan Mindo Rosalina Manulang. Perempuan yang kemudian menjadi salah satu saksi kunci dan masuk dalam perlindungan LPSK ini memberikan sejumlah keterangan tentang siapa yang memberikan perintah, arahan, dan pemilik dari group Permai. Ia menyebut Nazaruddin tanpa ragu. Selain itu, ia juga menyebut nama Anas, meskipun secara eksplisit juga mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu langsung dengan Anas di kantornya.
Putusan No. 33/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada koordinasi antara Nazaruddin dengan El Idris yang akhirnya muncul kesepakatan fee proyek 18%. Dana dalam bentuk cek yang diserahkan El Idris melalui Yulianis tersebut adalah realisasi awal dari fee proyek tadi. Hakim tampaknya meyakini bahwa uang dari El Idris itu sebenarnya diperuntukan pada Nazaruddin, yang diberikan melalui sejumlah saksi, termasuk Rosa yang saat itu menjadi terdakwa.
Jangan Terjebak
Sebelum bicara lebih jauh, kita perlu pahami dua hal yang sebenarnya sederhana namun penting dalam kasus ini. Pertama, persidangan ini adalah persidangan untuk terdakwa Nazaruddin. Jadi, memang sudah seharusnya jaksa fokus pada upaya untuk membuktikan Nazaruddin bersalah. Bahwa kemudian sejumlah nama belum didalami, hal itu wajar-wajar saja. Karena memang persidangan yang hampir berakhir ini bukanlah persidangan untuk orang-orang lainnya.
Akan tetapi, di sisi lain, poin Kedua yang harus dicermati adalah, kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada Nazaruddin dan kasus Wisma Atlet saja. Kenapa? Karena sejumlah fakta persidangan memberikan petunjuk bahwa ada sederet perkara lain yang bisa diproses. Namun, tentu saja hal ini hanya akan relevan dibicarakan secara hukum dalam perkara yang terpisah.
Agak lucu ketika Nazar justru membicarakan kasus lain seperti Hambalang tetapi dalam eksepsi dan persidangan kasus suap wisma atlet. Apalagi, saat ini KPK sedang melakukan sejumlah pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus Hambalang yang prosesnya sudah meningkat menjadi penyelidikan sejak Agustus 2011.
Menurut saya, sah-sah saja jika Nazar menyebut seribu nama di pengadilan atau di luar persidangan, akan tetapi keterangan itu belum tentu akan berpengaruh langsung terhadap kasus wisma atlet yang sekarang sedang diproses. Apalagi beberapa kejanggalan juga mengemuka ketika pihak Nazar menyangkal fakta-fakta yang terungkap menyangkut nama-nama politisi tertentu. Seolah-olah ada nama yang memang tidak akan disebut dan “dihapus”.
Sebutlah proyek Adhiyaksa yang sempat mengemuka dari komunikasi bbm antara Rosa dan Nazar. Meskipun Nazar akhirnya ikut-ikutan menyangkal memiliki blackberry seperti halnya Angelina Sondakh, akan tetapi sejumlah keterangan yang saling kait mengkait membuat kita perlu meragukan keterangan Nazaruddin tersebut.
Jebakan lain yang patut dicermati adalah argumen bahwa Group Permai tidak pernah ada karena tidak ada akta perusahaan, atau upaya untuk melempar tangungjawab pada staf perusahaan seperti Yulianis.
Misal: ketika dikatakan bahwa uang yang diberikan El Idris itu diterima oleh Yulianis, sehingga seharusnya Yulianislah yang harus bertanggungjawab. Argumen ini harusnya bisa dengan mudah dipatahkan hakim dengan melihat konteks perkara yang lebih luas seperti keterangan sejumlah saksi yang mengurai siapa pihak yang secara riil memberikan instruksi dan bertindak sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pelaksana teknis.
Meskipun pihak pengambil keputusan tersebut tidak tercantum namanya dalam dokumen perusahaan secara tertulis, hal itu tetaplah tidak bisa menjadi dasar bahwa ia bukanlah pemilik atau pengendali perusahaan. Karena justru yang patut dikhawatirkan adalah modus pelaku yang secara formal tidak pernah tertulis atau masuk dalam daftar perusahaan, akan tetapi sesungguhnya ia adalah pengendali utama dan penikmat dari hasil-hasil perusahaan tersebut.
Banyak “jebakan” lain yang tentu saja disiapkan dengan rapi pada dokumen ratusan halaman itu. Tinggal memang KPK harus beradu cerdik dengan para terdakwa korupsi dengan seribu jurusnya, dan hakim tidak tekecoh dengan segala upaya mengaburkan fokus persoalan.