Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Buruk muka cermin dibelah”. Pepatah ini agaknya bisa menggambarkan berbagai sikap dan pernyataan miring yang muncul dari para politisi Senayan akhir-akhir ini. Sudah jelas sejumlah anggota DPR yang tertangkap tangan dan terlibat korupsi, malah penegak hukumnya yang disalahkan karena melakukan penindakan bukan pencegahan.

Mungkin yang diinginkan DPR adalah, lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK cukup sebagai komisi tukang cegah, jadi kalau KPK melihat ada korupsi, koruptornya dilepaskan saja, jangan ditangkap. Apalagi jika koruptornya adalah anggota DPR.

 

Argumentasi tersebut tentu saja tidak masuk akal namun tetap dipaksakan secara berlebihan. Saya ingin mengupas beberapa argumen yang krusial, seperti mengatakan keberadaan KPK bertentangan dengan demokrasi. Terutama karena kewenangannya yang superbody.

 

Tidak jelas apa yang mereka maksud superbody, akan tetapi sikap mengklaim “demokrasi” untuk melemahkan KPK sehingga akan menguntungkan koruptor, jelas sebuah sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Karena konstitusi menempatkan koridor hukum dan pemberantasan korupsi sebagai satu hal krusial. Apalagi jika pernyataan tersebut muncul sebagai bentuk resistensi karena ada kolega yang akan dijerat oleh KPK.

 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 misalnya. Bagian ini mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Dan sejumlah pasal di konstitusi secara tegas menempatkan aspek kekuasaan kehakiman, pencapaian keadilan, dan penegakan hukum sebagai syarat pencapaian makna konstitusionalisme.

 

Ini kurang lebih berarti, kekuasaan yang dimiliki harus dibatasi oleh hukum, dan termasuk upaya agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan, baik dalam bentuk korupsi ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.

 

Karena itulah dibutuhkan institusi-institusi yang bernilai sangat penting bagi konstitusi, atau seperti yang diistilahkan MK sebagai “constitusional important”. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian adalah lembaga yang dari aspek fungsinya sebagai lembaga penegak hukum masuk dalam kategori tersebut. Dengan kata lain, keberadaan KPK sah menurut konstitusi. Konsekuensinya, keberadaan lembaga antikorupsi independen ini merupakan keniscayaan demokrasi yang konstitusional.

 

Untuk itu, jika ada pihak yang menggunakan tafsir “demokrasi” untuk mengatakan bahwa keberadaan KPK adalah sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, maka wajar kita mengatakan demokrasi yang ia maksud adalah “demokrasi” pro-koruptor.

 

Apalagi, jika mencermati sejumlah putusan Judicial Review UU KPK yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, semakin menegaskan pentingnya keberadaan KPK. Meskipun 11 dari 13 pengajuan JR ke MK dapat dinilai sebagai upaya pelemahan dan perlawanan balik terhadap kerja KPK, namun dari sisi lain, kita bisa melihat kontribusi MK untuk menegaskan makna konstitusionalitas KPK.

 

Dari 11 JR kontroversial tersebut, hanya sekali MK membatalkan deretan pasal tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini pun bukan karena keberadaan pengadilan bertentangan dengan konstitusi, melainkan ditekankan pada soal teknis agar pengaturan tentang Pengadilan Tipikor dimuat di UU terpisah, dan kompetensi pengadilan ini tidak hanya berlaku untuk KPK tetapi juga untuk kasus yang diajukan Kejaksaan.

 

Dari aspek hukum internasional, United Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dalam konferensi di Merida Meksiko tahun 2003, dan diratifikasi oleh Indonesia tahun 2006 pun memandatkan adanya lembaga khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Di Indonesia kita tahu, lembaga tersebut adalah KPK. Dan di sejumlah negara, lembaga sejenis memang dibentuk dan dipertahankan sebagai upaya melawan korupsi secara serius.

 

Aneh memang negeri kita. Makna konstitusi diinjak-injak, pemberantasan korupsi dilawan balik, lembaga antikorupsi seperti KPK yang mulai masuk pada wilayah korupsi politik diserang tak henti-henti.

 

Jadi, berlebihankah jika kita mengatakan bahwa sikap sejumlah politisi dan mungkin juga pengusaha hitam untuk mencoba membubarkan KPK merupakan sikap yang pro-koruptor?

 

Sementara, korupsi di sisi yang sangat terang benderang telah merampas pemenuhan hak asasi ekonomi dan sosial, merampas kesejahteraan, merampok suberdaya alam Indonesia, dan memiskinkan bangsa.

 

Memang, sebagian orang akan bilang sudah “hukum alam” jika koruptor melawan saat dijerat penegak hukum. Namun, yang menjadi masalah adalah, ketika kekuatan tersebut berdiam dan berlindung di balik dinding lembaga negara.

 

Jika tadi dijelaskan, bahwa makna “demokrasi” diplintir pada makna yang “pro-koruptor”, sekarang muncul kembali isu yang lebih aneh. Dikatakan, KPK merupakan “agen asing” karena melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Isu nasionalisme buta kembali didengungkan.

 

Kita sadar, hal ini lebih pada “jurus mabuk” politisi yang sedang dimainkan secara serampangan. Akan tetapi, kita semua perlu hati-hati, jangan sampai terjebak pada pelintiran makna “nasionalisme” yang kembali diarahkan pada makna yang “pro-koruptor”. Karena, nasionalisme kita adalah Indonesia tanpa korupsi. Demokrasi kita adalah demokrasi tanpa korupsi yang harus dinikmati dalam bentuk kesejahteraan untuk masyarakat

Sumber : http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/995-jurus-mabuk-politisi.html