Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Kita terkejut. Kita sedih, tapi marah. Lagi, seorang terdakwa kasus korupsi bebas. Ini adalah kali ketiga, Pengadilan Tipikor Bandung menunjukkan sikap “bersahabat” dengan korupsi.

Walikota Bekasi (non-aktif), Mochtar Mohammad divonis bebas. Empat kasus korupsi yang didakwakan padanya ditepis hakim. Tidak terbukti. Bebas, ucap si hakim diikuti palu yang memukul rasa keadilan kita.??
Lebih dari itu, vonis bebas ini dipastikan mengguncang KPK. Setelah sebelumnya tidak satu pun kasusnya mentah di pengadilan, sekarang, untuk pertama kali Pengadilan Tipikor Bandung mencatat sejarah buruk ini (http://goo.gl/10CY1).

Kita kesal dan menggerutu. Sebagai bagian dari masyarakat wajar-wajar saja kita kecewa. Boleh kok. Tapi, tentu tidak berhenti pada kekecewaan yang mendalam. Langkah hukum dan perbaikan ke depan penting dilakukan. Kasasi demi kepentingan hukum, misalnya. ??
Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam sejumlah putusan kasus korupsi, Jaksa dapat mengajukan Kasasi jika dinilai ada sejumlah persoalan dalam vonis bebas di pengadilan tingkat pertama.

Atau, Kasasi dimungkinkan jika sebenarnya putusan tidaklah bebas murni, , melainkan lebih mengarah pada “lepas”. Hal ini menjadi tantangan bagi Jaksa KPK untuk menyusun memori Kasasi dalam waktu yang sangat terbatas, yakni 14 hari.??
Upaya untuk mengevaluasi proses persidangan, dan hal-hal yang terkait dengan persidangan ini juga harus dilakukan. Sebutlah sejumlah hal yang janggal dalam penanganan kasus ini. Mulai dari diberikannya penangguhan penahanan terhadap terdakwa dengan alasan sakit sejak 21 Juni 2011.

Selain hampir tidak pernah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, apalagi kasus yang diajukan oleh KPK, alasan sakit ini pun kemudian menjadi perdebatan, terutama karena beredarnya video di youtube yang menunjukkan yang bersangkutan bernyanyi dan tidak terkesan sedang sakit. Inilah kali kesekian, alasan sakit menjadi “tameng” koruptor untuk menghindari dari proses hukum.??
Kejanggalan lain adalah adanya ketimpangan penerapan hukum di kasus yang sama antara kasus yang diproses di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan kasus di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Dua auditor BPK Jawa Barat yang dijerat sebagai penerima suap dari pejabat Pemda Bekasi ternyata sudah dinyatakan bersalah dan divonis empat tahun oleh pengadilan pada tanggal 8 November 2010 (http://goo.gl/wW6ks).

Sedangkan Sekretaris Daerah dijatuhi vonis tiga tahun (15 November 2010). Mereka dinyatakan bersalah karena melakukan penyuapan agar hasil audit BPK Pemkot Bekasi “bersih” dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebuah status yang seolah mendapat hak istimewa tersendiri bagi birokrasi.??
Satu dari empat kasus yang dijerat secara kumulatif dan berlapis oleh Jaksa KPK pada walikota non-aktif ini adalah kasus yang sama. Sungguh mengherankan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan Bandung tersebut. Ada banyak kemungkinan persoalan di balik vonis ini.

Seperti yang dikhawatirkan sejak RUU Pengadilan Tipikor dibahas di DPR, bahwa pembentukan pengadilan di semua daerah akan menimbulkan masalah tersendiri, mulai dari aspek pengawasan, rentan intervensi, hingga sulitnya melakukan seleksi terhadap hakim ad hoc. ??

Apalagi, Jaksa KPK sudah mempertanyakan pertimbangan hakim yang hampir tidak “menyentuh” bukti uang, berkas, dan puluhan keterangan saksi tentang dugaan keterlibatan terdakwa.

Kita berharap, KPK akan membangun argumentasi hukumnya secara maksimal, dan melakukan perlawanan hukum terhadap putusan tersebut dengan segera, sebelum batas waktu 14 hari pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung. Puncak kekuasaan kehakiman inilah yang seharusnya memberikan angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.??
Kejanggalan lain dilihat dari latar belakang hakimnya. Menjadi sorotan di sejumlah pihak, terkait latar belakang salah satu hakim yang ternyata pernah tersangkut kasus korupsi.

Dalam kacatama korupsi sebagai extra ordinary crime, seharusnya kesalahan mendasar yang berada dalam tahap proses seleksi hakim ini tidak boleh terjadi. Ini sekaligus adalah tamparan untuk MA yang melakukan seleksi hakim ad hoc pengadilan tipikor.??
Tapi, apa boleh buat, nasi telah jadi bubur. Vonis bebas sudah dijatuhkan. Namun perlawanan hukum harus dilakukan. Di sisi lain, secara paralel Komisi Yudisial harus berperan lebih kuat untuk melakukan investigasi terhadap proses sidang, kemungkinan adanya pelanggaran etika atau prosedur.

Dan MA pun perlu melakukan koreksi yang keras terhadap fenomena baru di Pengadilan Tipikor Bandung yang kian mencemaskan ini. Agar kabar duka dari Bandung ini tidak kemudian menular dan menjadi wabah bagi puluhan pengadilan tipikor yang akan segera dibentuk dalam waktu dekat.

Sumber : http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1004-kabar-duka-dari-bandung.html