Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Minggu-minggu yang warna-warni. Ada banjir di sebagian daerah Jakarta yang terjadi menjelang pemilihan DKI-1, ancaman kenaikan harga BBM yang “digantungkan” pada harga internasional, perlawanan balik kartel narkoba di lapas, isu “penamparan” yang simpang siur, hingga KPK yang menangkaptangan anggota DPRD Riau terkait rencana penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional. Mungkin tak banyak yang memperhatikan satu soal yang sesungguhnya sangat penting, eksekusi koruptor!

Saat itu, kantor kami disambangi seorang terpidana korupsi dan sejumlah pendukung seorang terpidana korupsi yang vonis bebasnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Ada banyak cerita di sini. Mulai dari yang bawa “pasukan” dengan wajah tak begitu bersahabat, sampai ada yang bawa “wartawan” untuk meliput.
Hari itu, Sumita Tobing, terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 856 K/Pid.Sus/2009 datang ke kalibata. Ia keberatan dikatakan sebagai terpidana korupsi atau yang dalam bahasa awam disebut koruptor.
Kok bisa? Ya,  ia mengatakan, bahwa sampai hari itu ia belum menerima salinan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dirinya sebagai terpidana korupsi. Apalagi sebelumnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ia divonis bebas dengan pertimbangan hakim, bahwa pelanggaran aturan yang terjadi berada di wilayah administrasi, bukan tindak pidana korupsi.
Putusan bernomor: 1567/Pid.B/2008/PN.Jkt.PST tanggal 12 Februari 2009 itu menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.
Bagi sebagian pihak, putusan yang “membebaskan” ini pun masih jadi debat, apakah “Bebas” atau “Lepas”? Mengingat, yang tidak terbukti bukanlah perbuatannya, melainkan, hakim menilai bahwa apa yang didakwa jaksa saat itu berada dalam ranah administrasi saja.
Namun, argumen hakim PN Jakpus itu disangkal para Hakim Agung. Pada 6 Januari 2011 lalu, MA membatalkan vonis bebas tersebut dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Terdakwa dikatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3).
Selain penjara 1,5 tahun, MA juga jatuhkan hukuman denda Rp. 250 juta subsidair 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.
Dengan putusan sejelas ini, apalagi yang menjadi persoalan? Sumita mengatakan, nomor register perkaranya bukan 856, ia menunjukkan secarik surat dari Mahkamah Agung dan copy kliping berita yang berisi pernyataan Hatta Ali (saat itu Juru Bicara MA, sekarang Ketua MA), bahwa perkara dengan nomor register 857 yang ia pegang divonis bebas di MA.
Mana yang benar? Yang pasti, ketika ICW memperlihatkan Putusan 856 yang secara jelas mencantumkan nama Sumita disana, dan kami meminta ia menunjukkan putusan 857, Sumita tidak dapat memperlihatkannya.
Hal yang menarik, setelah putusan 856 terbit, Hatta Ali sudah menyampaikan pada publik bahwa nomor putusan yang benar untuk Sumita adalah 856, bukan 857 seperti yang dikatakan Sumita tadi.
Nomor 857 memang divonis bebas, akan tetapi itu adalah untuk terdakwa bernama: Tarmidji dengan majelis hakim yang juga berbeda.
Sah-sah saja Sumita Tobing keberatan dengan carut marut register/administrasi perkara di MA. Meskipun sudah diklarifikasi oleh pihak MA bahwa putusan untuk Sumita hanyalah kesalahan penomoran, namun hal ini harus jadi koreksi ke dalam institusi MA. Karena ternyata, persoalan register perkara tersebut ternyata berakibat pada penegakan hukum, yakni eksekusi.
Meskipun sudah ada putusan MA No. 856 yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun dan bahkan sudah bisa diakses publik melalui laman web mahkamah agung, akan tetapi eksekusi belum juga dilakukan oleh Jaksa. Entah apa alasannya?
Lain cerita Sumita, lain lagi cerita Agusrin Najamuddin. Dua hari berturut-turut sejumlah orang datang ke ICW. Ada aroma intimidatif saat itu. Mereka mempersoalkan dorongan agar eksekusi koruptor harus segera dilakukan, khususnya terhadap Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu non-aktif yang terjerat korupsi dana PBB/BPHTB senilai Rp.21,32 miliar.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Agusrin dalam putusan No. 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2011.
Vonis bebas ini sempat heboh. Selain karena Agusrin sebelumnya nyaris sulit disentuh dan dikaitkan dengan posisinya sebagai kader partai Demokrat, beberapa hari setelah vonis bebas, ternyata KPK juga menangkap tangan hakim ketua majelis Agusrin karena suap terkait dengan perkara kepailitan.
Vonis bebas itu tentu disambut ceria oleh pendukung Agusrin. Tapi belum selesai, karena Jaksa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan ICW bentuk tim eksaminasi publik.
Ditemukanlah sejumlah persoalan dalam vonis bebas itu. Gayung bersambut, dan MA membatalkan vonis bebas itu melalui Putusan No. 1891 K/Pid/2011. Agusrin dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Vonis ini lebih ringan dibanding sejumlah kepala daerah lain yang juga dibatalkan vonis bebasnya oleh MA. Hakim menggunakan alasan meringankan karena kerugian keuangan negara dikembalikan. Namun, meskipun sejak 10 Januari 2012 vonis sudah dijatuhkan, Kejaksaan belum kunjung mengeksekusi. Alasannya saat itu, salinan putusan belum diterima.
ICW mendesak Kejaksaan untuk segera melakukan eksekusi terhadap sejumlah terpidana korupsi yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak hanya Sumita Tobing dan Agusrin tentunya, tapi 48 terpidana korupsi yang kami temukan dari berbagai informasi belum dilakukan eksekusi.
Dorongan ini menjadi penting dilakukan oleh semua pihak karena sia-sia rasanya proses hukum yang panjang dan rumit ketika setelah putusan pengadilan in-kracht tetapi Jaksa lamban melakukan eksekusi. Apalagi jika ada alasan penundaan eksekusi karena terpidana sedang mengajukan Peninjauan Kembali. Alangkah lucunya.
Meskipun demikian, kami menilai persoalan eksekusi memang bukan hanya terletak di Kejaksaan, akan tetapi juga di Mahkamah Agung terkait dengan pengiriman salinan putusan.
Akan tetapi setidaknya kasus-kasus yang sudah jelas dengan petikan putusan yang sudah diterima, eksekusi harus segera dapat dilakukan. Jika tidak, boro-boro bicara efek jera koruptor, yang terjadi koruptor akan semakin kuat seolah-olah tak terjamah hukum.