Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Apa yang dikhawatirkan sejak lama akhirnya terjadi juga. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan sejumlah terpidana korupsi yang protes dengan keputusan pencabutan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Inilah kabar buruk bagi pemberantasan korupsi. Ketika “teks hukum” ditegakkan, namun keadilan dicampakkan.

Asal muasal persoalan ini bermula ketika Presiden melakukan perombakan kabinet.  Menteri Hukum dan HAM adalah salah satu jabatan yang terkena reshuffle. Salah satu kebijakan awal yang diambil adalah dengan melakukan pengetatan pemberian keringanan bagi koruptor.

Sebenarnya hal ini cukup positif bagi pemberantasan korupsi. Karena sebelumnya, pesta pora diskonto menjalani masa hukuman dinilai sebagai salah satu catatan buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi koruptor dihukum ringan, atau bahkan banyak yang bebas, di sisi lain, ketika koruptor divonis bersalah, hukumannya pun masih bisa dipangkas di lembaga permasyarakatan.

Pada tahun 2010, rata-rata vonis pengadilan tipikor Jakarta Pusat adalah tiga tahun empat bulan. Sementara di tahun 2011, dari 55 terpidana korupsi yang dieksekusi KPK, rata-rata vonis hanya tiga tahun dua bulan. Bahkan, untuk kasus yang melibatkan anggota DPR-RI secara berjamaah seperti suap dalam pemilihan deputi senior gubernur BI, rata-rata vonis jauh lebih mencemaskan, yaitu satu tahun empat bulan saja.

Dalam konteks pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang secara nyata-nyata memotong hukuman koruptor, tentu saja tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa pemenuhan “hak koruptor” tersebut kontradiktif dengan semangat pemberian efek jera pada koruptor.

Memang, persoalan ini tidak hanya terjadi di tahapan lembaga permasyarakatan, akan tetapi jika di Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Lapas tidak ada keberanian mengambil langkah yang ekstrim, tentu kondisi tetap saja akan lebih buruk.

Di titik inilah, adanya sebuah terobosan untuk mengurangi secara ekstrim pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor seharusnya didukung juga oleh pengadilan.

Akan tetapi, apa yang terjadi di PTUN Jakarta Rabu, 7 Maret 2012 ini jauh sekali dari harapan. PTUN justru memenangkan para koruptor. Sejumlah alasan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan untuk melegitimasi “kemewahan” terhadap koruptor.

Mungkin benar, secara ideal ke depan perlu dilakukan perubahan peraturan terkait dengan pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat tersebut, akan tetapi mengacu pada PP No. 28 tahun 2006 yang masih berlaku hingga saat ini, seharusnya Hakim PTUN bisa melihat lebih dalam tujuan dan makna rasa keadilan masyarakat yang disebutkan di aturan tersebut. Jika ini dicermati oleh hakim, maka semakin jelas bahwa pengetatan remisi bukanlah tanpa dasar hukum.

Dasar Hukum Pengetatatan
Pengetatan remisi tidak punya dasar hukum, tidaklah sepenuhnya benar. Karena mengacu pada PP No. 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tegas disebutkan pada bagian PENJELASAN UMUM, bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat perlu disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat.

Di sejumlah pasal pun klausul tersebut ditegaskan. Seperti Pasal 36 ayat (6); Pasal 42A ayat (4); Pasal 43 ayat (5) PP No. 28 tahun 2006. Intinya memang, pemberian hak narapidana tersebut tidak serta merta dapat diberikan ketika sudah memenuhi syarat-syarat formalitas seperti “berkelakuan baik” dan menjalani masa hukuman tertentu.

Tetap saja, ada kewajiban bagi pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Pertanyannya, apakah memenuhi rasa keadilan jika koruptor mendapatkan “kemewahan” dalam penghukuman? Apakah adil ketika koruptor yang mendapatkan vonis rendah, tetapi juga mendapatkan potongan hukuman, cuti keluar tahanan, dan bahkan bebas sebelum masa hukuman habis? Jelas, hal ini tidak adil.

Apalagi di tingkat International, bagi negara yang sudah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), persoalan keringanan terhadap koruptor juga menjadi sorotan penting. Dalam review mechanism yang dilakukan pada Indonesia, tim UNCAC memberikan catatan merah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang meringankan atau menguntungkan koruptor tersebut.

Harus Banding
Karena itulah, pihak Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak perlu goyah dengan putusan PTUN tingkat pertama ini. Perlawanan terhadap korupsi dan akrobat hukum yang semakin memuakkan publik ini tidak boleh berhenti.

Sesuai dengan mekanisme hukum, Kementerian harus melakukan banding dan memperjuangkannya hingga berkekuatan hukum tetap. Di tingkat peradilan yang lebih tinggi, kita berharap pertimbangan aspek keadilan lebih menjadi dasar berpikir hakim dalam memutus.

Selain itu, Presiden SBY tidak boleh lepas tangan. Berdiri di balik mimbar saja tidaklah cukup. Peraturan pemerintah yang lebih tegas harus segera diterbitkan presiden, agar upaya melawan kemewahan koruptor terus bisa dilakukan. Itupun jika memang Presiden SBY tidak sedang berbohong saat mengatakan akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi.

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1449-legitimasi-kemewahan-koruptor.html