oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Jika saja sampai hari Kamis, 5 Oktober 2011, pukul lima sore kemarin Nazaruddin menonton televisi dari selnya di Rutan Mako Brimob, mungkin dengan mudah bisa dilihat raut wajah kecewa. Betapa tidak, semua tudingannya mentah di Komite Etik KPK.

Komite ini menegaskan bahwa semua pimpinan KPK clear, meskipun ada dissenting opinion untuk dua pimpinan, dan ada dua staf yang diberikan sanksi ringan. Bahkan, Buya Syafii Ma’arif, anggota Komite menegaskan ketidakpercayaannya pada nyanyian Nazaruddin. Peluru kosong Nazaruddin?

Fenomena yang terjadi di KPK dalam rentang lima bulan ini memang hampir di luar perkiraan. KPK diserang balik dengan membabi-buta oleh berbagai pihak. Semua berawal dari tuduhan Nazaruddin dari luar negeri saat statusnya buron KPK.

Pimpinan KPK dituduh menerima uang, di sela-sela tuduhannya ia menyiapkan “jebakan logika” tentang pertemuan antara dirinya dengan sejumlah pimpinan. Tidak tanggung-tanggung, ia mengklaim memiliki bukti CCTV pertemuan dan penyerahan uang.

Di sisi lain, KPK sedang mengantongi puluhan kasus senilai Rp.6,034 triliun yang diduga terkait Nazaruddin. Status mantan Bendahara Partai Demokrat ini pun sudah menjadi tersangka dalam kasus suap wisma atlet.

Secara paralel, serangan dan teror juga berasal dari sejumlah anggota DPR. KPK dituding. Bahkan, salah satu pimpinan Komisi III DPR dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan pembubaran KPK.

Entah apa argumentasinya, yang pasti saat yang sama KPK sedang menangani kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa waktu sebelumnya KPK menangkap tangan suap “kotak duren” senilai Rp.1,5 Miliar.

Benang Merah
Apa yang membuat dua kasus di atas menarik? Yang pasti, rentetan dari penanganan dua kasus tersebut adalah munculnya gerakan untuk menyerang KPK, bahkan pewacanaan pembubaran KPK. Berbungkus “kritik” dan “pengawasan” pihak-pihak yang gerah dan terganggu kepentingannya dengan keberadaan KPK menyusun serangan balik. Corruptors fight back?

Jika ditarik lebih dalam, secara substansial, benang merah dua kasus tersebut tampaknya terletak pada aktor dan praktik pendanaan politik yang sama-sama terancam jika KPK mengusut kasus ini hingga tuntas.

Dalam kasus Nazaruddin misalnya, di persidangan muncul fakta dari saksi bahwa proyek Wisma Atlet senilai Rp.200 Miliar ternyata sudah “dibeli” Rp.16 miliar ke DPR jauh-jauh hari sebelum proses tender selesai. Hal ini diatur oleh perusahaan yang diduga dikuasai oleh Nazaruddin.

Secara sederhana, tugasnya “membeli” proyek ke DPR dan kemudian “mencari” perusahaan yang bisa mengerjakan proyek dan berkomitmen untuk memberikan fee 14%. Fee ini dianggap biasa oleh saksi di persidangan yang diduga terlibat dalam skandal ini, bahkan fee dikumpulkan di sebuah “kas” yang kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan. Aliran dana pada partai demokrat juga disebut dalam persidangan dengan terdakwa Rossalina Manulang dan EL Idris dalam kasus suap Wisma Atlet ini.

Dengan varian yang berbeda, kasus di Kemenakertrans juga mulai mengarah pada keterkaitan sejumlah pihak di Badan Anggaran DPR. Karena itulah, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap empat pimpinan Banggar.

Namun, alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, sejumlah elit partai justru berupaya melawan, dan bahkan mencoba “menyandera” KPK dengan panggilan terhadap forum “khusus” yang dinamakan rapat konsultasi. Ada yang bilang: kerja KPK seperti teroris bagi DPR, ada juga yang menuding KPK superbody, tak cocok bagi demokrasi dan karena itulah KPK harus dibubarkan.

Kedua kasus ini sama-sama heboh. Namun, bukan karena substansi kasus dan proses hukum, tetapi karena perlawanan balik politisi, partai, dan kelompok yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

Kasus yang seharusnya dibicarakan dalam koridor hukum, ditarik ke ranah politik. Berbagai argumentasi disampaikan meskipun dengan logika yang panik dan kalang kabut. Politisasi kasus hukum terus dilakukan, forum-forum resmi ditunggangi demi bisa mengintervensi proses hukum.

Riuh rendah skandal hukum menjadi semakin tidak sehat ketika para politisi sudah beragumen hanya berdasarkan kepentingan sempitnya, proteksi terhadap oligarki politik sebagai akar korupsi, dan bahkan resisten dengan pemberantasan korupsi.

Bunyi, suara, pendapat, tudingan yang kian hari kian semakin mengarah pada politisasi kasus hukum ala “radio rusak”. Akal sehat kita diuji. Apakah dengan lugu memercayai para politisi dan pengacara “radio rusak”, atau mengawal KPK secara kritis agar menuntaskan skandal besar korupsi dana politik ini?

sumber : http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/990-politik-radio-rusak-untuk-kpk.html