Oleh : Febri Diansyah
Peneliti Hukum ICW

Laporan Tahunan Mahkamah Agung itu dijilid elok. Sosok Dewi Themis dengan pedang, timbangan, dan latar belakang logo MA dengan perisai simbol “pancasila” menjadi tampak muka laporan tahun 2011 itu. Tahun lalu, MA mengklaim 92,09% dari 1705 kasus korupsi yang diproses di pengadilan dijatuhi vonis bersalah.

 
Kemudian masih di tahun 2011, sebanyak 1264 perkara korupsi ditangani di 33 pengadilan (khusus) tindak pidana korupsi yang telah dibentuk di setiap ibu kota provinsi. Adapun 392 di antaranya berasal dari sisa tahun 2010, dan 872 lainnya adalah perkara baru tahun 2011. Dari keseluruhan perkara tersebut, 466 di antaranya telah diputus hingga Desember 2011 (Hal. 74).
Ada yang menarik dari angka-angka tersebut. Pertama tentu saja soal sudah semakin terbukanya MA, setidaknya secara formal terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh semua lembaga negara lainnya. Meskipun memang, ketika ICW mencoba meminta informasi yang lebih rinci tentang daftar kasus korupsi dan nama hakim masing-masing perkara yang memutus di seluruh pengadilan itu, MA seperti agak “gelagapan”.
Namun, dalam beberapa hal bolehlah kita memberikan apresiasi pada upaya perubahan yang dilakukan di institusi yang sebelumnya diselimuti awan tebal ini. Meskipun, sekali lagi, bukan berarti kita dengan mudah bisa “tidur nyenyak” dan berasumsi bahwa mafia peradilan sudah terhapus di sana.
Karena toh, bahkan hakim khusus yang sudah disertifikasi MA sebagai hakim yang mengadili kasus korupsi justru tertangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap; kemudian ada juga kisah MA yang mengaku “kecolongan” terkait hakim ad hoc yang ternyata pernah jadi terhukum dalam kasus korupsi. Dan, satu hal yang mengemuka akhir-akhir ini, tentang lemahnya eksekusi terpidana kasus korupsi.
Fenomena Menahun
Saya akan coba mengulas persoalan lemahnya eksekusi tersebut. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa paradoks. Di satu sisi MA dipuji karena membatalkan sejumlah vonis bebas di pengadilan tipikor, namun di sisi lain, muncul satu persoalan. Sejumlah koruptor masih menghirup udara bebas, bisa demo berulang kali di depan kantor MA dan bahkan pihak Kejaksaan seperti tak berdaya.
Menurut catatan ICW “lemah syahwat” eksekusi koruptor ini merupakan fenomena menahun. Dalam satu dasawarsa belakangan setidaknya terpantau 48 terpidana korupsi yang gagal dieksekusi, bahkan 25 di antaranya melarikan diri.
Selain itu, ada 66 terpidana korupsi yang di tingkat Kasasi MA dijatuhi vonis bersalah, namun tidak dieksekusi, dan di tingkat PK di MA divonis bebas.
Mungkin Anda masih ingat 33 anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004, 10 anggota DPRD Cirebon periode 1999-2004, Bupati Mamasa, dan 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009. Siapa yang harus bertanggungjawab?
Saling lempar tanggungjawab juga terjadi antara Mahkamah Agung dengan Kejaksaan. MA mengatakan bahwa tugas melakukan eksekusi putusan pidana berada pada Jaksa, sementara Kejaksaan mengatakan tidak bisa melakukan eksekusi lantaran pengadilan belum memberikan salinan putusan. Mana yang benar, mana yang salah? Keduanya benar, keduanya salah.
Dilihat dari alasan yang mengemuka melalui media massa terkait masalah eksekusi koruptor ini kita bisa paham, dalam kondisi tertentu MA harus bertanggungjawab, akan tetapi dalam kondisi lain Kejaksaan tak bisa lepas tangan. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan adalah belum diterimanya salinan putusan dan petikan putusan oleh Jaksa yang bertugas melakukan eksekusi.
Pada bagian ini jelas kita harus menagih MA untuk bekerja lebih keras melaksanakan perintah Undang-undang dan aturan internal yang berlaku di lembaga peradilan tersebut. Mari simak aturan di Pasal 52A UU Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
Di pasal tersebut diatur secara jelas bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan Putusan pada para pihak dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, MA menjatuhkan hukuman administratif pada Ketua Pengadilan setempat. Apakah hal itu dilaksanakan?
Berdasarkan Laporan Tahunan 2011, belum ditemukan adanya sanksi administratif yang diberikan Ketua MA pada Ketua Pengadilan terkait dengan perintah di UU Peradilan Umum dan Kekuasaan Kehakiman tersebut. Hal ini mengecewakan, karena lemahnya birokrasi dan keseriusan MA menegakkan hukum ke internal yang akhirnya menyebabkan tidak dapat dieksekusinya putusan korupsi akhirnya berkibat menguntungkan koruptor.
Dan sebaliknya, masyarakat sangat dirugikan. Bahkan rasanya kerja penegak hukum mulai tingkat penyelidikan hingga penuntutan terasa akan sia-sia jika sebuah putusan pengadilan tidak bisa di eksekusi lantaran salinan putusannya belum diserahkan pengadilan.
Dari catatan ICW, jangankan sebelum 14 hari, kita justru menemukan rentang waktu antara pengucapan putusan dan penerimaan salinan yang lebih dari satu tahun. Hal ini tampaknya inkonsisten dengan regulasi internal di MA yang sudah terbit sejak tahun 1983, yaitu SEMA No. 21 tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Putusan pada Jaksa; SEMA No. 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan kemudian diubah oleh SEMA No. 1 tahun 2011. Banyaknya aturan setingkat Undang-undang dan Surat Edaran MA hingga ancaman sanksi administratif tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah menahun ini.
Ketua MA, Hatta Ali harus mencermati persoalan mendasar ini jika tidak ingin dikatakan hanya memoles citra dalam reformasi pengadilan. Karena tujuan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dari aspek penindakan nyaris sia-sia jika lemah dari aspek eksekusi putusan. Selain pelaku tidak bisa ditahan, perampasan aset hasil korupsi dan denda juga sulit ditagih.
Kita tentu saja tidak ingin, upaya MA untuk mengkoreksi sejumlah vonis bebas kasus korupsi akhirnya berujung pada vonis kosong belaka. Dan, koruptor tetap tak tersentuh.