Partisipasi Publik di Indonesia Nyaris Nol!

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu indikator pemerintahan transparan adalah pelibatan masyarakat. Namun, hal ini hampir tidak ada di Indonesia. Kalaupun ada, pelaksanaannya sangat bergantung pada pemimpinnya.

“Dulu, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Lebak memiliki Perda Transparansi dan Partisipasi Publik. Tapi, setelah bupatinya menjadi wakil gubernur, semua berlalu,” kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana, Kamis (2/8/2012), di Jakarta seusai menyerahkan usulan naskah Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Karena itu, diperlukan kebijakan makro yang bersifat nasional yang membuat semua instansi pemerintah pusat dan daerah membuka akses partisipasi publik, termasuk pada penanganan pengaduan. Pengaduan pun tida lagi sekadar kotak saran, tetapi ditangani pejabat pengelola pengaduan.

Editor :
Rusdi Amral