Mengurus sebuah surat sertifikat tanah, akta atau dokumen lainnya, pada kenyataannya sangat sulit dan memakan waktu lama. Masyarakat kerap kali mengeluhkan buruknya pelayanan publik seperti ini. Jalur untuk menyalurkan keluhan terkait pelayanan  publik sebenarnya tersedia melalui Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian diubah namanya menjadi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan UU No 37 Tahun 2008.

Namun, jalur Ombudsman ternyata juga belum efektif. Begitu kurang lebih kritikan Komisi II DPR ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan Ombudsman. Sebagian anggota Komisi II menilai hasil nyata kerja Ombudsman belum terlihat di masyarakat. Parahnya lagi, rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman untuk instansi pemerintah pun cenderung tidak dianggap.

 

Anggota Komisi II Rahardi Zakaria mengatakan Ombudsman seharusnya berada di garda terdepan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Namun, pada kenyataannya, peran Ombudsman masih jauh dari harapan. Menurut Rahardi, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal pembenahan birokrasi. “Kita di atas sedikit dari India dibanding Filipina, Malaysia, Singapura,” ujar politisi PDIP ini.

 

Rahardi khawatir keberadaan Ombudsman di Indonesia selama ini sebatas untuk kepentingan pencitraan kepada pihak luar. Buktinya, negara hanya memberikan kewenangan yang terbatas kepada Ombudsman yakni hanya memberikan rekomendasi. Idealnya, tambah Rahardi, Ombudsman juga berwenang melakukan tindakan tegas demi perbaikan pelayanan publik.

 

Anggota Komisi II lainnya, Abdul Gafar Patappe mencontohkan salah satu instansi yang seharusnya ditindak tegas adalah Kepolisian. “Kasus polisi di jalan, korupsinya begitu tinggi. Saya rasa Ombudsman juga pernah merasakan ini di jalan,” tukasnya. Gafar berpendapat, Ombudsman sebenarnya bisa mendesak Kapolri untuk menindak oknum polisi nakal. “Setiap hari rakyat terkena perilaku seperti ini dari polisi,” ujarnya.

Dikritik, Ketua Ombudsman Antonius Sujata berdalih lembaganya memang tidak bisa berbuat lebih dari apa yang diberikan oleh undang-undang. “Sanksinya administratif, karena Ombudsman bukan diranah sanksi pidana,” jelasnya.

 

Berbicara soal efektifitas, Antonius mengakui memang tidak semua laporan masyarakat tersebut berbuah rekomendasi. Output yang paling banyak dihasilkan oleh Ombudsman baru sebatas klarifikasi dari instansi yang dilaporkan. “Yang paling banyak ketika meminta klarifikasi, instansi tersebut langsung membenahi,” ujarnya.

 

Laporan Tahunan Ombudsman 2005-2007

Tahun

Laporan Masuk

Berbuah klarifikasi

Berbuah Rekomendasi

Rekomendasi Ditindaklanjuti

2007 865 274 surat 168 surat 26 surat
2006 791 78 surat 160 surat 25 surat
2005 1010 535 surat

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman, www.ombudsman.go.id  

 

Menurut Antonius, Ombudsman sebenarnya telah melakukan banyak hal selama ini. Sayang, minimnya publikasi menjadikan kiprah lembaga ini tidak terdengar. “Ombudsman banyak yang sudah dilakukan tapi sedikit yang didengar. Istilah good governance juga Ombudsman yang pertama kali utarakan. Berkali-kali kita undang wartawan untuk konfrensi pers tapi tidak ada yang masuk,” keluhnya.

 

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b670734ebb6c/ori-kom2