TASIKMALAYA, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akhirnya memenuhi permintaan masyarakat dari Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya yang menginginkan pengukuran ulang terhadap tanah Kantor Wali Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, no. 1, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis (26/7). Pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya dengan pengawasan KMRT dan beberapa aparat pemerintahan.

Petugas melakukan pengukuran yang diambil dari beberapa titik poligon menggunakan peralatan ukur total station dengan menurunkan tiga petugas. Adapun luas wilayah tanah Kantor Walikota Tasikmalaya yang sudah terdokumentasikan secara resmi seluas 6,1741 m2.

Sunarto, Penanggung Jawab Pengukuran dari BPN Kota Tasikmalaya mengatakan, pihaknya mengukur luasan tanah sesuai dengan batas yang ada sekarang ini. Sementara, batasan tersebut mengacu pada batasan yang telah ditentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, batasan sudah jelas, BPN pun tinggal melakukan pengukuran.

“Dengan kondisi batasan yang sudah jelas ini, pengukuran bisa selesai dalam waktu satu hari ini, sedangkan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dua hari kedepan,” katanya.

Menurut dia, saat itu mereka hanya mengumpulkan data mentah hasil pengukuran. Ini data mentah yang diambil dari sudut jarak, titik poligon bebas yang strategis sehingga mereka bebas menembak sebanyak-banyaknya. Selanjutnya nanti diproses oleh BPN dalam berupa bentuk gambar dan angka.

“Hasilnya, insya Allah sama dengan dokumen yang ada. Kalaupun nanti ada perbedaan, ada toleransi pengukuran lebih kurangnya lima persen dari luas wilayah sekarang. Dan perbedaan itu wajar karena perbedaan selalu ada, bahkan dalam pengukuran pertama dan kedua juga. Tapi sekarang, kami hanya melakukan satu kali pengukuran,” ujarnya.

Dia menambahkan mengenai biaya pengukuran, pihaknya tidak mengetahui jelasnya. BPN hanya membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Senada dengan BPN, Kabag Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya Asep Maman Permana mengatakan, pihaknya memang tidak mengeluarkan biaya dalam hal ini. Menurut dia, apapun hasilnya tidak akan dijadikan dokumentasi pemkot. Pemerintah tetap mengacu pada pengukuran awal.

“Dalam pengukuran ini hasilnya tidak akan ditandatangani dan memang tanpa ada biaya. Kami hanya melakukan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang ingin lahan pemkot diukur kembali. Meskipun nantinya akan ada perbedaan, hal itu akan jadi bahan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Presidium KMRT, Opay Hambali di sela pengawasan pengukuran mengatakan, perihal tingkat akurasi pengukuran yang dilakukan oleh BPN, pihaknya hanya memberikan apresiasi pada pemkot.

“Namun, kami ada pertanyaan pas kita mau ngasih tim pengkukur dari PU di Kab. Tasikmalaya, pemerintah tidak mau. Tapi tadi kita melakukan brifieng dulu bahwa kalau nanti ada pelanggaran berarti melanggar Undang-Undang. Tapi ya hasilnya nanti mudah-mudahan akurat,” ucapnya.

Menurut dia, apapun hasilnya, pihaknya akan membuat perbandingan. Meski nantinya mendekati batas kewajaran, pihaknya akan tetap melakukan penelusuran terkait belum terbitnya sertifikat tanah tersebut. “Kalau ukuran sama, data fisik sama, tinggal data yuridisnya saja. Dan kami akan terus mengawal masalah ini,” ujarnya.(A-183/A-147)***

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/197354