Friday, 12 Oct 2012 | 10:13:35 WIB

Terkait

Kasus Korupsi Melibatkan Berbagai Instansi
CIHIDEUNG, (KP).-
Sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Tasikmalaya mendapatkan perhatian dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Pasalnya, penanganan beberapa kasus korupsi seperti kasus pembangunan gedung DPRD Kota dan Bale Kota Tasikmalaya mandek. Untuk itu, perlu pengawalan hingga kasus tersebut tuntas.
Hal tersebut diungkapkan aktivis ICW, Febry Hendry, dalam Seminar dan Diskusi Anatomi dan Strategi Penanganan Kasus Korupsi di Kota Tasikmalaya di Hotel Santika, Kota Tasikmalaya, Kamis (11/10).
Febri Hendry melihat kasus korupsi di Kota Tasikmalaya melibatkan berbagai instansi yang ada di Kota Tasikmalaya. Bahkan ada beberapa modus baru memuluskan tindak pidana korupsi tersebut.
“Saya melihat ada belasan modus yang digunakan, mulai dari ganti pejabat, penggunaan pasal-pasal yang tidak pas dan lain-lain. Untuk pengungkapan juga hanya target pelaku menengah ke bawah, bukan pelaku utama,” ujarnya kepada wartawan seusai acara, Kamis (11/10).
Pihaknya juga akan membantu pengusutan kasus-kasus yang ada di Kota Tasikmalaya. Bahkan akan membawa kasus tersebut kepada lembaga yang lebih tinggi di pusat.
“Salah satunya adalah kasus gedung DPRD yang diduga ada manipulasi dokumen. Ini bisa kita laporkan ke Mabes Polri atau Kejaksaan Agung. Ini perlu diusut hingga tuntas. Kami siap membantu dan kalau bisa dibawa ke pusat, biar menjadi shock therapi bagi penanganan kasus korupsi di daerah,” jelasnya.
Maladministrasi
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Naksha Larasati yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, awal masuknya kasus korupsi adalah dimulainya dari maladministrasi. Ketidakterbukaan instansi baik pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian di Tasikmalaya dalam memberikan informasi disinyalir memperlambat penanganan kasus korupsi.
“Sebenarnya maladministrasi itu merupakan pintu masuk dari tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewewenangan, diiringi dengan penyimpangan prosedur dan pungli,” jelasnya.
Ombudsman Perwakilan Jawa Barat juga mencatat, selama tiga bulan memantau Tasikmalaya tak kurang 13 laporan yang masuk. Bahkan di Polres Tasikmalaya Kota juga hampir 10 kasus sejak tahun 2010 belum ditindaklanjuti.
“Kita akan terus me mantau perkembangan kelalaian tersebut selama 1 bulan untuk evaluasi bagi instansi tersebut. Nanti laporannya pun akan ditembuskan ke Polda supaya bisa ditindak jika tidak ada perubahan sama sekali,” pungkasnya. Inu***

 

Sumber : http://www.kabar-priangan.com/news/detail/6507