TASIK, (KP).-
Setelah melakukan verifikasi data pengadaaan ta­nah Balai Kota Tasikmalaya pada Senin (12/11) lalu dan memaparkan indikasi korupsi kepada mantan Wali Kota Tasikmalaya, H. Syarif Hidayat, Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT) akan terus mela­ku­kan upaya hukum atas kasus itu.


Kali ini, mereka akan me­lakukan “eksaminasi” pembangunan Gedung Ba­lai Kota ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. “Kami akan membedah kasus pembangunan gedung balai kota ini ke Kejagung,” kata Presiden KMRT, Opay Hambali saat temu pers dengan “KP” di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (19/11). Eksaminasi dimaksud, terang Opay, bahwa KMRT akan menggugat putusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada Tahun 2011 tentang Penyidikan Korupsi Pemba­ngunan Gedung Bale Kota yang dilaksankan pada Tahun 2004 – 2006.
Sehingga, kasus korupsi yang diberhentikan penyi­dikannya oleh Kejati Jabar itu akan ditangani langsung Kejagung. “Bahkan kami laporkan juga ke KPK karena kerugian negara pembangunan Gedung Balai Kota Tasikmalaya mencapai Rp. 1,122 miliar,” papar Opay.
Opay mengatakan, dalam eksaminasi tersebut, Keja­gung akan membuka kembali kasus pembangunan gedung balai kota, baik dari awal penyidikan maupun secara terpisah dengan kasus pengadaan tanah bale kota.
Apalagi, jelasnya, bukti baru atau novum terkait korupsi gedung balai kota telah lengkap dikumpulkan KM­RT. “Kami juga sudah kontak dengan ICW dan batas limitnya sampai 28 No­vember sesuai batas waktu yang kami ultimatumkan terhadap Polres Tasikmalaya Kota,” tegasnya.

Laporan BPKP
Adapun yang menjadikan bukti baru (Novum), lanjut Opay, yakni adanya laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangu­nan) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang laporan hasil audit pembangunan gedung perkantoran pemerintah Kota Tasikmalaya Ta­hun Anggaran 2004 – 2005 No. LHA-1673/PW10/3/­2006 tanggal 13 Februari 2006 menyatakan temuan hasil auditnya.
Dalam laporan BPKP ter­sebut, tuturnya, pembangunan gedung Balai Kota tahap II dan III dilakukan dengan penunjukan langsung kepada CV. Perkasa Utama dengan alasan bahwa bangunan merupakan satu kesatuan struktur yang tidak dapat dipisahkan merupakan pe­kerjaan lanjutan dari tahap I, dinyatakan BPKP tidak sesuai dengan butir C.14 Lapiran I Keppres 80 Tahun 2003 yang berakibat terjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan harga yang wajar dan tidak transparansi dalam pelelangan. “Tapi, siapa Direktur CV. Perkasa Utama itu, belum bisa kami sebutkan,” tegasnya.
Selain itu, dalam laporan hasil pekerjaan pun tidak benar dan tidak sesuai dengan kontrak yang salah satu indikasi korupsinya adalah laporan kegiatan pekerjaan dan laporan hasil pekerjaan tahap I tidak benar serta pembayaran yang tidak se­suai “progress report”.
“Misal dalam pencapaian fisik baru 65 persen tetapi te­lah dibayar lunas. Akibatnya, denda yang harus diterima Pemkot Tasikmalaya sebesar Rp. 278,33 juta tidak diterima” ungkap Opay.
Tak hanya itu, dalam perhitungan Rencana Ang­ga­ran Biaya kontrak dan analisa biaya pun terlalu tinggi, sehingga terjadi kerugian daerah sebesar Rp. 303,444 juta. “Termasuk komponen pengadaan panel daya sebesar Rp. 1,39 miliar yang dihitung konsultan Perencana PT. Dellasinta Moulding In­te­rnastional tidak dileng­kapi dokumen pendukung sehingga kewajaran harga ter­sebut tidak bisa diper­tang­gungjawab­kan,” ucapnya.
Dari kejadian timbulnya dugaan kerugian negara atau adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan ge­dung balai kota Tasik­malaya, Opay merinci kerugian tersebut yang diantaranya, ada denda keterlambatan pembangunan tahap I sebesar Rp. 278,33 Juta, perhitungan RAB Kontrak dan analisa biaya Rp. 303,444 juta, jumlah volume urugan ta­nah kurang dari volume kontrak sebesar Rp. 383,52 Juta, pekerjaan plat dinding tidak sesuai kontrak Rp. 42,662 juta, pekerjaan CCTV dan instalasi TV mencapai Rp. 91,07 juta, dan pekerjaan fras blok lapangan upacara sebesar Rp. 23,47 juta.
“Total kerugian negara diperkirakan Rp. 1,22 miliar,” tandasnya.