2012: Tahun Ketidakadilan Pendidikan

Tahun 2012 dapat disebut sebagai tahun “Ketidakadilan Pendidikan” bagi Indonesia.Mengapa?Banyak catatan dan kejadian pentingyang penuh dengan ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia selama tahun 2012.Beberapa kejadian tersebut antara lain, usaha anak-anak yang bergelantungan dijembatan rusak menyeberangi sungai guna mencapai sekolah, atap sekolah roboh dan menimpa murid, ujian nasional yang diwarnai berbagai kecurangan, penerimaan siswa baru yang penuh dengan pungli, penyelenggaraan sertifikasi guru yang penuh masalah, kekerasan dan perkelahian antar pelajar, sampai dengan penindakan kasus korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan oleh anggota DPR, pejabat ditingkat pusat dan daerah, serta pengesahan UU Pendidikan Tinggi.

Beberapa kasus dan masalah pendidikan terjadi pada tahun 2012 merupakan kasus identik dan serupa yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya.Kasus korupsi, kekerasan dan perkelahian siswa, kecurangan UN, pungutan liar dan lainnya merupakan kasus pendidikan yang selalu terjadi dalam dunia pendidikan tiap tahunnya.Kejadian berulang ini membuktikan bahwa masalah tersebut tidak ditangani secara komprehensif dan serius sehingga kembali terulang ditahun 2012.Kejadian berulang juga mengukuhkan ketidakadilan yang melanda dunia pendidikan Indonesia

Catatan dan Outlook Pendidikan Indonesia 2013 ini dibagi dalam dua aspek, pertama terkait dengan kualitas pendidikan dan kedua keadilan sosial pendidikan.

Keadilan sosial membahas bagaimana masyarakat memiliki peluang sama menikmati pendidikan dan juga mendapatkan pelayanan pendidikan secara sama dan merata.Namun kenyataanya, masih ditemukan praktek ketidakadilan dalam pendidikan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam masalah komersialisasi pendidikan, program wajib belajar yang belum terlaksana di seluruh Indonesia, kekerasan dalam pendidikan, akses terhadap pendidikan, korupsi dibidang pendidikan, dan yang baru-baru ini adalah masalah perubahan kurikulum yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kualitas pendidikan akan membahas bagaimana pemenuhan hak warga untuk mendapatkan pendidikan berkualitas terutama dari guru, sarpras, kurikulum, gedung sekolah dan pengelolaan pendidikan. Guru merupakanaktor utama yang menentukan mutu pendidikan yang didukung oleh sarpras, kurikulum dan pengelolaan satuan pendidikan. Pendidikan tidak akan bermutu jika guru tidak bermutu. Sebaliknya, guru bermutu juga akan menghasilkan pendidikan bermutu pula. Oleh karena itu, penting untuk mencermati kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan mutu guru ditahun 2012.

Selain guru, kualitas sarana prasarana dan buku juga masih menjadi masalah sampai saat ini.

Padahal jika kita cermati dasar Negara Indonesia, pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat dan Negara berkewajiban untuk memenuhinya.Tomasevski dalam jurnal yang berjudul Human rights, capabilities and the normative basis of Education for All karangan Tristan McCowan, mengusulkan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan membutuhkan terpenuhinya beberapa kondisi, yaitu availability atau tersedianya sekolah tanpa biaya dengan guru dan infrastruktur yang baik, accessibility atau akses pedidikan yang non diskriminasi dalam penerimaan peserta didik termasuk hambatan keuangan yang akan mengakibatkan seseorang sulit untuk bersekolah, acceptability atau penerimaan terhadap kualitas pendidikan dengan kurikulum yang memperhatikan budaya dan bahasa pembelajaran, terakhir adalah adaptability atau adaptasi dimana pendidikan harus mampu mengakmodasi perubahan masyarakat, kebutuhan kelompok tertentu seperti agama minoritas.Untuk mencapai kondisi seperti yang dijelaskan oleh Tristan McCowan, tentunya diperlukan dukungan pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung terciptanya kondisi tersebut.

Sayangnya kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah bukannya menciptakan keadilan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun malah menimbulkan masalah yang pada akhirnya mengorbankan anak, guru, dan orang tua murid.Selama kurun waktu 2012, setidaknya ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan adanya ketidakadilan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan.

Ketidakadilan Sosial Dalam Pendidikan 2012

  • Korupsi dan inefisiensi anggaran pendidikan

    Selama tahun 2012 banyak kasus korupsi disektor pendidikan yang disidik oleh penegak hukum.Diantara beberapa kasus tersebut, kasus dugaan korupsi pengadaan anggaran dan barang laboratorium merupakan kasus paling menyita perhatian publik.Kasus ini diduga melibatkan parpol berkuasa, Partai Demokrat, dan menyeret petinggi parpol tersebut.Selain democrat, petinggi parpol lainnya juga ikut terseret kasus ini karena diduga terlibat kasus ini.

    Kasus pengadaan peralatan laboratorium di 18 universitas membuktikan bahwa anggaran pendidikan rawan dikorupsi oleh politisi dan pejabat kampus.Korupsi dilakukan sejak dari perencanaan, pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran.Praktek ini dilakukan secara berjamaah yang melibatkan politisi senayan, pejabat kemendikbud dan juga pejabat kampus. Akibatnya, gedung dan peralatan laboratorium perguruan tinggi tidak sesuai kebutuhan kampus dan bahkan dibeli dengan dana jauh lebih besar.

     

    Selain kasus korupsi, misprioritas juga terjadi pada anggaran pendidikan yang dikelola oleh kemendikbud. Pada tahun 2012, kemendikbud telah mengalokasikan dana abadi pendidikan yang akan di investasikan pada sektor-sektor tertentu. Dana ini diharapkan memberikan bunga yang akan digunakan untuk membiayai beasiswa bagi siswa, mahasiswa, dan penelitian dosen di perguruan tinggi. Sampai saat ini dana abadi pendidikan telah terkumpul kurang lebih Rp 10 triliun dan diperkirakan akan mencapai Rp 15 triliun pada tahun 2013.

     

    Pertanyaannya, mengapa pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan seperti ini? Sistem pendidikan nasional tidak mengenal model pengelolaan anggaran ini. Semua anggaran pendidikan habis selama satu periode anggaran dan tidak untuk diinvestasikan. Lagipula, sampai sejauh dan beberapa tahun kedepan APBN dinilai masih mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jadi, pemutaran dana pendidikan untuk mendapatkan bunga juga bukanlah hal yang tepat. Karena akan memicu para pemburu rente (rent seekers) untuk mendapatkan keuntungan atas investasi dana ini. Apalagi pemilu dan pilpres 2014 semakin dekat dimana para politisi dan parpol berlomba-lomba mencari dana untuk memenangkan kontestasi elektoral sekali dalam lima tahun tersebut.

     

    Selain itu pengelolaan anggaran pendidikan di Kemendikbud terbukti masih belum akuntabel. BPK memberikan opini “disclaimer” atas laporan keuangan Kemendikbud 2011.Dengan kata lain, Kemendikbud tidak dapat menyajikan bukti pertanggungjawaban keuangan memadai sehingga BPK bisa melakukan prosedur audit dengan baik. Kemendikbud merupakan satu-satunya K/L yang mendapatkan opini ini.Hal ini juga menambah deretan panjang keburukan pengelolaan keuangan Kemendikbud dimana pada tahun 2010, Kemendikbud juga telah mendapatkan opini serupa.

     

Tahun

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendikbud

2011

Disclaimer

2010

Disclaimer

2009

Wajar Dengan Pengecualian

2008

Wajar Dengan Pengecualian

2007

Disclaimer

2006

Disclaimer

Sumber : LHP BPK atas Pemeriksaan LKPP 2006-2012

 

Meski opini BPK bukan merupakan satu-satunya indikator ada tidaknya korupsi dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi hal ini bisa menjadi bukti awal adanya masalah pengelolaan dana pendidikan di Kemendikbud. Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan Kemendikbud membuktikan, bahwa banyak anggaran pendidikan yang salah kelola.

 

Korupsi juga didukung dengan lemahnya tata kelola pendidikan.Tata kelola dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketiga aspek tata kelola tersebut, sering sekali hanya dijadikan legitimasi oleh Kemendikbud dan DPR ketika mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan dana pendidikan, artinya meskipun dalam peraturan menyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, namun kenyataan dilapangan tidak memperlihatkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Terbukti pada berbagai kebijakan (peraturan, surat keputusan terkait juknis) yang ditetapkan oleh Kemendikbud terkait pengelolaan dana pendidikan seperti DAK,BOS, Block Grant, Sertifikasi, Bantuan Sosial masih minim asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Jikapun ada hanya untuk pencitraan saja.

Transparency International (TI), menerbitkan data tentang persepsi dan pengalaman orang-orang dari seluruh dunia dengan korupsi dan pada tahun 2011, melaporkan bahwa 35% dari populasi dunia menganggap pendidikan di negara masing-masing menjadi sangat korup.

Korupsi dalam pendidikan lebih merugikan daripada korupsi di sektor lain karena efek jangka panjang akan mengancam akses, kuantitas, dan kualitas pendidikan. Konsekuensinya sangat berat bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pendidikan alternatif yang berkualitas rendah, karena memiliki sedikit kesempatan untuk memperbaiki kehidupan dari lingkungan kemiskinan. Pada akhirnya, praktek korupsi tidak sesuai dengan salah satu tujuan utama pendidikan: menghasilkan warga negara yang menghormati hukum dan hak asasi manusia. Korupsi di sektor pendidikan dapat terjadi sejak perencanaan dan penganggaran.Anggaran pendidikan yang terus meningkat juga memerlukan pengawasan dari masyarakat untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan.Berikut ini adalah anggaran pendidikan dari tahun 2005 – 2012.

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas, dapat dilihat, bahwa anggaran pendidikan dari pemerintah pusat setiap tahunnya meningkat diikuti dengan anggaran pendidikan dari kemdikbud yang juga terus meningkat setiap tahunnya, hal ini kemudian memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan di APBN juga ikut meningkat setiap tahunnya. Anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya akan menyebabkan potensi korupsi semakin tinggi, apabila tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pendidikan tersebut.

Salah satu bentuk penyimpangan di tingkat sekolah adalah penyimpangan terhadap pengolaan keuangan di sekolah, seperti di SMAN 70 yang menggunakan dana masyarakat untuk menggaji kepala sekolahnya sebesar 20 – 30 juta perbulan di luar gajinya sebagai PNS. Penyimpangan tersebut juga di dukung oleh Komite Sekolah yang menghalalkan pemberian honor kepada kepala sekolah. Ketika ada orang tua murid yang berusaha menurunkan dan menghilangkan honor kepala sekolah tersebut, yang ada malah dilaporkan ke polisi dengan kasus pencemaran nama baik karena telah menulis di blog pribadinya tentang kecurangan yang terjadi di SMAN 70.

Di tingkat universitas, korupsi yang terjadi di beberapa Universitas Negeri terkait pengadaan barang, termasuk di dalamnya Universitas Indonesia diduga bermasalah.Dari informasi yang ditemukan oleh ICW bersama UI bersih, terdapat tanda tangan palsu untuk memuluskan pengadaan barang terkait pembangunan perpustakaan pusat UI.

Sekolah dan universitas korup mereplikasi toleransi untuk malpraktik, melemahkan kepercayaan publik, menyia-nyiakan potensi bangsa dan meningkatkan biaya pendidikan.

Meskipun Kemdikbud berusaha menciptakan transparansi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dengan membuat program “Bantu Sekolahku” bersama Bank Dunia, namun program ini tidak dapat diyakini akan mengurangi praktek korupsi yang ada. Karena dalam mencegah terjadinya korupsi bukan sekadar memerlukan pengwasan, tetapi partisipasi masyarakat. Selain itu program “Bantu Sekolahku” sangat bersinggungan dengan UU ITE dan pencemaran nama baik apabila masyarakat menuliskan keluh kesahnya secara online di website tersebut.

Transparansi di tingkat sekolah, dinas pendidikan dan kementrian juga masih belum berjalan dengan baik.Informasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait data pendidikan saja sulit di akses oleh masyarakat.Di tingkat yang lebih kecil, yaitu sekolah, masih minim transparansi terkait anggaran yang dikelola oleh sekolah. Kasus permintaan informasi terkait dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008, dan 2009 yang telah diajukan sejak 2010 sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Lima SMPN di Jakarta hingga saat ini tidak kunjung memberikan informasi yang diminta, meskipun keputusan KIP telah menyebutkan bahwa SPJ merupakan informasi public. Hingga saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk SMPN 67 dan sudah dipanggil untuk memberikan informasi yang diminta namun pihak sekolah yang didampingi Dinas Pendidikan DKI tetap tidak memberikan informasi tersebut.

Melihat kasus korupsi di bidang pendidikan, sepanjang 2012, terdapat 40 kasus korupsi yang berkaitan dengan pendidikan.

Jumlah kasus korupsi pendidikan yang ditindak selama tahun 2012 oleh penegak hukum

No.

Modus Kasus

N

Kerugian Negara (Rp juta)

1

Laporan/Kegiatan/Proyek/Perjalanan Dinas Fiktif

5

2.569.675,00

2

Mark up

7

89.200,00

3

Pungli/Pemerasan/Pemotongan

2

2.100,00

4

Pungli/Pemerasan/Pemotongan

2

275,60

5

Penggelapan

18

44.360,00

6

Penyalahgunaan/Penyelewengan Anggaran

6

470,00

 

Total

40

138.975,28

Sumber : Diolah dari hasil pemantauan kasus korupsi pendidikan ICW, 2012.

 

Jika ditinjau dari tempat terjadinya korupsi, dari 40 kasus, palig banyak terjadi di dinas pendidikan yaitu sebesar 20 kasus, kemudian diikuti perguruan tinggi, dan sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor pendidikan, terjadi dari tingkat yang paling kecil, yaitu sekolah, hingga tingkat atas seperti Kanwil dan Kemenag.

Instansi Terjadinya Korupsi Pendidikan 2012

Institusi Pendidikan

Jumlah Kasus

Kerugian Negara (Rp Juta)

Dinas Pendidikan

20

44,805.3

DPRD

1

200.0

Kanwil Kemenag

2

600.0

Perguruan Tinggi

9

92,300.0

Sekolah

8

1,070.0

Total

40

138,975.3

Sumber : Diolah dari hasil pemantauan kasus korupsi pendidikan ICW, 2012.

 

  • Komersialisasi Pendidikan : Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

    Pasal 50 ayat 3 UU NO.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).Dari sisi koseptual, RSBI bermasalah. Para ahli pendidikan yang bersaksi dalam sidang perkara Judicial Review pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas dihadapan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dasar hukum penyelenggaraan RSBI tidak memiliki konsep pendidikan dasar serta tidak sesuai dengan filosofi dan semangat yang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan RSBI hanya mencerminkan sikap inferioritas kita sebagai sebuah bangsa yang tidak percaya diri atas bagnsa lain. Filosofi dan konsep pendidikan bermutu yang seharusnya diturunkan dari nilai-nilai luhur kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat

    Pada implementasinya, RSBI hanya menimbulkan stratifikasi sosial baru dikalangan warga negara karena melayani anak-anak yang berkualitas dari kalangan ekonomi menengah atas, mengabaikan mencerdaskan kehidupan bangsa, membatasi akses masyarakat yang kurang mampu, menghasilkan freechoice berdasarkan financial, dan menghalangi kesempatan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang berualitas dan bermutu. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pendidikan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa dan bukan segelintir anak bangsa yang memiliki kecerdasan dan kemampuan ekonomi yang bisa menutupi biaya penyelenggaran sekolah berstatus RSBI.

    Dengan perubahan status sekolah menjadi RSBI dan SBI, sekolah diperbolehkan untuk memungut iuran dari masyarakat dengan alasan bahwa sekolah RSBI dan SBI memiliki standar yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik sehingga untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka sekolah diperbolehkan melakukan penarikan uang kepada orang tua murid.Pada akhirnya, pungutan yang diberlakukan oleh sekolah RSBI maupun SBI hanya memberatkan masyarakat dan membatasi masyarakat tidak mampu untuk bersekolah di sekolah yang berkualitas baik.Sidak Wakil Gubernur DKI Jakarta di SMAN Husni Thamrin Jakarta membuktikan bahwa ada masalah terutama akses warga miskin pada sekolah unggulan atau RSBI.

    Pemerintah melalui Kemendikbud nampaknya masih meyakini bahwa RSBI dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Hal tersebut tercermin dari sikap pemerintah pusat yang diwakili oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan juga beberapa saksi ahli yang diajukan dalam judicial review pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas. Mereka meyakini, bahwa sekolah yang berlabel RSBI merupakan ujung tombak peningkatan mutu sekolah Indonesia karena telah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan diperkaya oleh kurikulum sekolah di negara OECD.

  • Ketidakadilan dalam Ujian Nasional

    Putusan MA terhadap Ujian Nasional pada tahun 2009 mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ujian nasional. Mutu pendidikan yang yang harus dipenuhi tersebut antara lainkualitas guru, kelengkapan saranadan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah.Namun sampai tahun 2012 meskipun hal-hal tersebut belum dipenuhi, UN tetap dilaksanakan.Pemerintah pusat mengabaikan putusan MA.

    Pemerintah seringkali menggunakan cara “testing” untuk melakukan penilai terhadap kualitas murid maupun guru seperti yang dilakukan pada UJi Kompetensi Guru. Testing bukanlah satu-satunya carauntuk mengetahui kemampuan peserta didik, karena guru seringkali sudah mengetahui kemampuan siswanya dengan latihan-latihan dan tes yang sering dilakukan dikelas.

    Ketidakadilan dalam UN terlihat ketika sekolah di Indonesia dengan kualitas yang berbeda-beda harus menggunakan Ujian Nasional dengan standar yang sama sebagai alat ukur kelulusan siswanya yang seringkali soal-soal yang dibuat berorientasi pada situasi pendidikan di pusat dan kurang memperhatikan kondisi di daerah-daerah. Keberatan penyelenggaraan UN juga dilontarkan oleh Bupati Papua dan Gorontalo yang menolak penyelenggaraan UN di daerahnya. Alasannya sama, banyak masalah yang dihasilkan dari implementasi UN karena kualitas pendidikan di daerah tidak sama dengan kualitas pendidikan di pusat, seperti Jakarta.

    Ketidakadilan tersebut memicu kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.Kecurangan yang terjadi secara sitematis dan struktur justru dilakukan oleh berbagai jenjang birokrasi yang tidak ingin citra pemerintah rusak karena buruknya nilai UN. Lagipula, UN diselenggarakan secara jujur maka akan diperoleh hasil yang buruk. Mereka tahu pasti hasil ini karena memang mutu pendidikan belum mencapai standar materi yang diujikan dalam UN.Jika hasil akhir UN buruk, maka sulit menjawab pertanyaan publik tentang mengapa hal itu bisa terjadi terutama ditengah besarnya anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.

    Sementara itu, demi mencapai kelulusan banyak murid sampai pihak sekolah yang berusaha dengan berbagai cara agar dapat meluluskan siswanya. Salah satu bentuknya adalah bocoran-bocoran jawaban UN yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu.Pembelinya bukan saja siswa, namun pihak sekolah yang sengaja membeli untuk diberikan kepada siswanya.Misalnya saja kasus bocoran kunci jawaban mata pelajaran metematika UN tahun 2012 yang didaptkan oleh ICW.Setelah dicocokkan kunci jawaban tersebut 80% sesuai dengan soal UN.

    Pemerintah seringkali mengatakan tidak ada kecurangan dalam UN, namun kebijakan-kebijakandibuat untuk mengatasi masalah tersebut.Misalnya saja, kebijakan penggunaan 20 jenis soal pada UN tahun 2013.Hal ini mencerminkan bahwa sebenarnya pemerintah mengakui masih banyak praktek kecurangan dan bocoran kunci jawaban yang terjadi selama UN.

  • Kekerasan Dalam Pendidikan

    Tahun 2012 juga memiliki catatan buruk dalam dunia pendidikan Indonesia.Pada tahun ini tercatat banyak kejadian kekerasan dan perkelahian antar pelajar.Dua perkelahian yang cukup menjadi sorotan publik adalah perkelahian antara siswa SMAN 6 Jakarta dan SMAN 70 Jakarta.Perkelahian ini telah menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMAN 6 Jakarta.

    Belum usai masalah kekerasan pelajar di bulungan, kejadian serupa terjadi di Jakarta yakni antara murid SMK Kartika Zeni dan SMA Yayasan Karya.Perkelahian ini juga telah menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMA Yayasan Karya bernama Deni.

    Kekerasan antar pelajar maupu guru dan murid masih terjadi. Kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di daerah blok M dan beberapa daerah, kekerasan terhadap siswi korban perkosaan yang ditolak untuk masuk ke sekolahnya lagi, merupakan praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi di lingkugan pendidikan.

  • Uji Kompetensi Guru

    Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan sejak Agustus 2012 melalui 3 tahap terkesan terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang serta tidak partisipatif.Pelaksanaan UKG dengan online telah merugikan banyak pihak, mulai dari guru secara pribadi (psikologis dan ekonomis), juga merugikan para siswa karena tidak bisa belajar dengan para gurunya yang harus ikut UKG.

    Praktek ketidakadilan seperti ini serupa dengan yang terjadi pada UN. Guru dinilai melalui testing semata untuk melihat kemampuannya secara online. Padahal kalau kita lihat guru-guru di daerah pedalaman, masih banyak yang tidak melek teknologi dan sulit terjangkau oleh sinyal.Sehingga dalam pelaksanannya juga banyak timbul masalah secara teknis. Sampai saat ini pemeritah juga tidak mempublikasi hasil UKG dan hal apa yang akan dilakukan menyangkut hasil yang telah didapatkan, padahal anggaran yang diberikan untuk kegiatan ini cukup besar.

  • Perubahan Kurikulum

    Perubahan kurikulum juga merupakan salah satu kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.Tidak ada alasan dan latar belakang yang jelas mengapa kurikulum harus diubah.Perubahan kurikulum juga tidak didahului dengan riset dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum KTSP 2006.Selain itu, perubahan kurikulum juga tidak partisipatif karena dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak megikutsertakan aspirasi guru maupun masyarakat luas.Pada akhirnya perubahan kurikulum hanya hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengorbankan guru serta peserta didik.

    Perubahan kurkulum sebenarnya bukan hal yang mendesak, karena yang harus di cermati adalah bagaimana kualitas gurunya.Hal ini karena, guru yang akan mengimplementasikan kurkulum di kelas. Jika guru yang ada tidak berkualitas dan mumpuni, maka sebagus apapun kurikulum yang dibuat, tidak akan menghasilkan anak-anak yang cerdas.

    Kurikulum memang boleh berubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.Namun apabila kurikulum berubahan, seharusnya perubahan dilakukan berdasarkan dorongan dari bawah, bukan seperti yang dilakukan kemdikbud dengan menerapkan kebijakan dari atas ke bawah.

    Efek perubahan kurikulum hanya dilihat dari buku-buku pelajaran yang dibuat oleh kemdikbud.Bayangkan anggaran yang disediakan untuk pengadaan buku mencapai 10 T, sedangkan anggaran untuk pelatihan guru tidak di anggarkan.Hal ini merupakan ironi, ketika guru dituntut untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, namun guru itu sendiri tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menerapkannya di kelas-kelas.

  • Akses Pendidikan

    Selain mutu pendidikan yang baik, akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah.Akses terhadap pendidikan bukan hanya infrastruktur dan ketersediaan guru tapi bagaimana masyarakat mendapatkan jalan untuk mengeyam pendidikan.

    Permasalahan akses pendidikan tidak hanya terjadi di daerah-daerah terpencil, tetapi termasuk di perkotaan seperti di Jakarta.Akses pendidikan di daerah perkotaan bermasalah karena persebaran sekolah yang berkualitas tidak merata. Seringkali sekolah yag berada di dekat rumah bermutu namun mahal sehingga harus mencari sekolah yang letaknya lebih jauh, atau sekolah yang di dekat rumah tidak bermutu sehingga banyak orang tua murid yang jauh-jauh menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Adanya persyaratan yang cukup memberatkan untuk masuk sekolah dasar.Persyaratan itu adalah persyaratan Administrasi, misal kartu keluarga, dan akte kelahiran.Fakta dilapangan masih banyak keluarga-keluarga yang belum memiliki kartu keluarga atau anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Penerapan persyaratan administrasi itu tentu akan menghambat anak untuk bersekolah. Tidak adil bila hanya karena persyaratan administrasi anak tidak bisa sekolah. Data administrasi negara itu penting tetapi pemerintah seharusnya mempermudah proses anak untuk sekolah. Dinas kependudukan mesti dibenahi atau setidaknya merekomendasi kepada sekolah untuk menerima anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran dan keluarga yang belum memiliki kartu keluarga. Mensinergikan dinas pendidikan dan dinas kependudukan adalah upaya yang mesti didorong.

    Permasalahan akses pendidikan juga seringkali dihadapkan padabanyaknya pungutan yang diberlakukan di sekolah-sekolah sehingga orang tua murid merasa terhambat untuk menyekolahkan anaknya di suatu sekolah.Dari Posko pengaduan penerimaan siswa baru yang dibuka oleh ICW pada penerimaan siswa baru tahun 2012, terdapat 60 kasus pungutan yang dilaporkan terkait pungutan dalam masa penerimaan siswa baru.Selain itu, masih ditemukan kasus titip menitip anggota dewan ke sekolah-sekolah terntentu, seperti kasus titipan anggota DPRD di Bandung.

    Masalah akses terhadap pendidikan juga sempat dirasakan oleh anak-anak dari TKBM Johar baru.SMPN 28 menolak menjadi sekolah induk dari TKBM Johar baru, hal ini diduga karena TKBM kritis dalam mempertanyakan dana BOS untuk siswanya. Pihak DInas Pendidikan juga menjelaskan bahwa TKBM tersebut sudah diganti sekolah induknya ke SMP 79 di kemayoran.Pemindahan lokasi ini kemudian menyulitkan peserta didik di TKBM Johar Baru yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah induk barunya.Setelah dilakukan advokasi ke DInas Penidikan, akhirnya pihak dinas pendidikan menetapkan TKBM Johar Baru tetap menginduk ke SMPN 28.

    Peningkatan akses terhadap pendidikan dilakukan dengan pemberian BOS danbeasiswa siswa miskin maupun beasiswa rawan putus sekolah. Namun apakah pemberian dana tersebut sudah dapat meningkatkan akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan? Menurut data BPS, di tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI/Paket A sebesar 102.58%, SMP/MTs/Paket B sebesar 89.57%, SMA/MA/Paket C sebesar 64.66%, dan Perguruan Tinggi sebesar 17.28%. Hal ini masih memperlihatkan bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi semakin sulit bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai Angka Partisipasi Murni di tahun 2012 pada tingkat SD/MI/Paket A sebesar 91.03%, SMP/MTs/Paket B sebesar 68.12%, SMA/MA/Paket C sebesar 47.97%, Perguruan Tinggi sebesar 11.99%.Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun partisipasi pendidikan dasar cukup baik, namun akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi masih bermasalah.

    Akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga bermasalah.Sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus masih kurang menjadi perhatian pemerintah.Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar.

    Kartu Jakarta Pintar

    Usaha pemerintah daerah Ibu Kota Jakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan memang patut diapresiasi.Namun, program Kartu Jakarta Pinta (KJP) yang di tujukkan untuk memenuhi biaya personal peserta didik memerlukan pengawasan yang baik.Masih terdapat beberapa titik rawan dalam penerapannya.Pertama, tentang pendataan.Pendataan siswa penerima KJP dilakukan oleh sekolah.Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pendataan dapat terjadi.Seperti pada masalah beasiswa siswa miskin yang seringkali ditemukan siswa yang seharusnya tidak mendapatkan beasiswa atau yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan.Hal serupa dapat terjadi pada KJP.Kedua masalah penggunaan terhadap uang yang diberikan melalui ATM Bank DKI. Uang KJP langsung di transfer ke setiap rekening siswa yang mendapatkan KJP. Masalah yang timbul kemudian adalah, bagaimana memantau penggunaan uang yang diberikan agar sesuai dengan tujuan diberikannya KJP.Seperti yang diketahui, KJP diperuntukkan bagi keluarga miskin untuk memenuhi biaya personal siswa.Kecenderungan yang di khawatirkan adalah yang yang diberikan tidak digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut atau sekedar uttuk jajan dan membeli pulsa.Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan dalam penerapan KJP.

     

Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia belum dapat dikatakan baik ketika kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan belum memperlihatkan keadaan yang baik.Pemerintah tidak berupaya untuk mencerdaskan guru.Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru di Indonesia memperlihatkan bahwa pemerintah memang tidak serius menangani masalah pendidikan di Indonesia.

Hasil survey FSGI terhadap guru-guru di 29 daerah, didapatkan data bahwa, 62% Guru SD tidak pernah ikut pelatihan bahkan sampai menjelang pension, selain itu ditemukan data seorang guru SD terakhir pelatihan tahun 1980, dan guru di kota rata-rata hanya mengikuti pelatihan 1 kali dalam 5 tahun.Hal tersebut memperlihatkan betapa minimnya pelatihan yang diberikan kepada guru.Padahal guru merupakan aktor yang paling berperan dalam kemajuan pendidikan murid-muridnya.

Selain guru, kualitas buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah juga dipertanyakan.Pasca terkuaknya masalah bacaan “Bang Maman dari Kali Pasir” yang tidak sesuai diberikan untuk anak-anak sekolah dasar memunculkan pertanyaan bagaimana pengawan pemerintah terhadap konten dalam buku pelajaran.

Masalah kualitas juga terkait dengan kualitas gedung sekolah sebagai tempat belajar mengajar. Masih ditemukan sekolah-sekolah dengan kondisi yang memprihatinkan dan tidak layak dijadikan tempat belajar mengajar semakin memunculkan pertanyaan, apa saja yang dilakukan pemerintah selama ini? Ketika nilai APK dan APM terus meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang tidak layak dijadikan tempat belajar mengajar.

 

Pendidikan Indonesia di Tahun 2013

Pendidikan Indonesia di tahun 2013 diprediksi tidak akan mengalami banyak perubahan. Masih banyak masalah yang menyandera penyelenggaraan pendidikan serta eskalasi politik meningkat tajam menjelang pemilu dan pilpres 2014. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan pada kebijakan dan anggaran pendidikan yang tidak lagi murni berorientasi pada rakyat akant tetapi berujung pada pemenangan pemilu dan pilpres 2014.

Beberapa kebijakan yang dicermati terkait dengan pilpres 2014 adalah :

Tahun 2013 merupakan persiapan menjelang 2014. Kemungkinan akan banyak pihak yang berlomba menjual program-program pendidikan untuk mempertahankan maupun meningkatkan dukungan menjelang Pemilu 2014. Dikhawatirkan, program-program pendidikan yang di lakukan menjelang 2014, hanya berupa politik anggaran untuk mengeruk keuntungan menjelang pemilu 2014.

Beberapa anggaran yang rawan di politisasi dan korupsi menjelang pemilu 2014:

  1. Anggaran pendidikan untuk operasional dan rehabilitasi sekolah
  2. Anggaran beasiswa siswa miskin dan juga dana penelitian untuk perguruan tinggi
  3. Anggaran untuk sertifikasi guru dan tunjangan profesi
  4. Anggaran untuk perubahan kurikulum tahun 2013
  5. Anggaran perubahan kurikulum.
  6. Dana abadi pendidikan.

Di tahun 2013, ada beberapa perubahan yang akan terjadi di bidang pendidikan. Masalah standar kelulusan sekolah dengan UN akan menggunakan 20 tipe sekolah yang kemungkinan masih akan rawat terhadap permasalahan kebocoran soal maupun kunci jawaban.

Kedua perubahan mekanisme penerimaan mahasiswa perguruan tinggi yang lebih menitik beratkan pada jalur undangan ketimbang ujian tulis, di tengarai akanmemperkecil akses terhadap masyarakat dari kalangan ekonomi kelas bawah dengan nilai yang pas-pasan untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Hal ini juga didorong keterbatasan masyarakat kalangan bawah sulit untuk mengikuti les-les tambahan untuk meningkatkan kemampuan mereka di sekolah.

Ketiga, Perubahan kurikulum yang dijadwalkan pada tahun pelajaran 2013/2014 juga perlu diperhatikan seperti apa kebijakan tersebut akan berjalan. Karena selain harus melihat kualitas guru, perubahan kurkulum juga melahirkan pengadaan buku-buku pelajaran yang jika tidak di awasi proses pengadaanya, kemungkinan besar tidak sesuai prosedur dan terdapat kongkalikong di dalamnya.

Keempat, penggunaan dana abadi pendidikan yang mencapai 15 T harus jelas mekanisme, partisipasi dan transparan dalam penggunaanya utnuk penelitian dosen dan mahasiswa. Jangan sampai dana yang ada digunakan untuk mencari keuntungan segelintir pihak menjelang Pemilu 2014.

Kelima, transparansi dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran di Kemdikbud, Dinas Pendidikan, dan Sekolah sepertinya akan tetap menunjukkan hal yang sama, selama belum ada niat yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan kondisi tersebut.

 

Contact Person:

Lody Paat (Koalisi Pendidikan, 0818710505)

Jimmy Paat (Koalisi Pendidikan, 08129945833)

Retno Listyarti (Sekjen FSGI, 081389890613)

Jumono (APPI, 085215327964)

Heru Narsono (APPI, 081315044004)

Bambang WIsudo (Sekolah tanpa Batas, 0811932683)

Siti Juliantari Rachman (Peneliti ICW: Monitoring Pelayanan Publik, 085693002003)